"Power Sharing", Bisakah Jadi Jalan Rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo?

Kompas.com - 20/05/2019, 10:54 WIB
Calon Presiden Nomor Urut 1, Joko Widodo dan no urut 2, Prabowo Subianto bersalaman usai Debat Kedua Calon Presiden, Pemilihan Umum 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOCalon Presiden Nomor Urut 1, Joko Widodo dan no urut 2, Prabowo Subianto bersalaman usai Debat Kedua Calon Presiden, Pemilihan Umum 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana "power sharing" atau berbagi kekuasaan di antara kontestan Pemilihan Presiden 2019 muncul.

Pihak yang menang dinilai patut memberikan posisi strategis di pemerintahan kepada pihak yang kalah.

Hal yang dianggap sebagai tradisi perpolitikan Tanah Air itu perlu dilakukan agar terwujud rekonsiliasi untuk mengakhiri panasnya "peperangan politik".

Analis politik dan Direktur IndoStrategi Arif Nurul Imam mengatakan, power sharing bisa menjadi salah satu opsi di tengah polarisasi politik yang tajam di antara Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat ini.

Baca juga: Mahfud MD: Semua Pihak Harus Punya Kesadaran Rekonsiliasi

"Power sharing memang menjadi salah satu jalan agar polarisasi itu tidak semakin meruncing ke depannya. Meski agak rumit, tapi kemungkinan itu pasti masih ada. Sebab, semua politisi pasti berhasrat mendapatkan kekuasaan," ujar Arif kepada Kompas.com, Senin (20/5/2019).

Mengacu pada penghitungan suara sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diyakini tidak akan banyak berubah hingga penetapan pada tanggal 22 Mei 2019, pasangan Jokowi-Ma'ruf akan memenangkan Pemilihan Presiden 2019.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jika memang "power sharing" ini dijajaki kubu Jokowi, menurut Arief, akan ada yang mengganjal dari kubu Prabowo dalam proses negosiasi.

Menurut dia, bisa jadi ada sekelompok orang di belakang Prabowo yang akan mendorong agar Prabowo tidak menerima negosiasi tersebut.

"Kerumitan pertama, karena ada beban psikologis yang datang dari 'setan gundul', kalau boleh meminjam diksi Andi Arief ya. Mereka akan mendorong Prabowo supaya tidak mau menerimanya," ujar Arif.

Baca juga: Demi Rekonsiliasi, Ketua DPR Sarankan Presiden Terpilih Ajak Partai Non-koalisi Masuk Kabinet

"Kedua, yakni Prabowo sendiri yang bersikeras tidak mau masuk. Salah satu sebab yakni karena Beliau tidak ingin dituding pendukungnya tidak konsisten. Masa' sudah sedemikian rupa berpolitik selama ini, ujung-ujungnya negosiasi pada jabatan?" lanjut dia.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ICJR: Korban Pemerkosaan Briptu Nikmal Harus Dapat Pemulihan Maksimal

ICJR: Korban Pemerkosaan Briptu Nikmal Harus Dapat Pemulihan Maksimal

Nasional
154 Orang Positif Covid-19, Sekjen DPR: Klasternya Bukan di Kompleks Parlemen

154 Orang Positif Covid-19, Sekjen DPR: Klasternya Bukan di Kompleks Parlemen

Nasional
Polri Selidiki Dugaan Jual-Beli Foto Selfie KTP

Polri Selidiki Dugaan Jual-Beli Foto Selfie KTP

Nasional
Ketua Komisi X Dorong Mahasiswa Kedokteran Jadi Vaksinator untuk Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua Komisi X Dorong Mahasiswa Kedokteran Jadi Vaksinator untuk Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Sebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Ditunggu Banyak Pihak

Kementerian PPPA Sebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Ditunggu Banyak Pihak

Nasional
Ini Motif Praktik Penyiksaan oleh Aparat Menurut Catatan Kontras

Ini Motif Praktik Penyiksaan oleh Aparat Menurut Catatan Kontras

Nasional
Komnas Perempuan Usul agar Peran Pemantauan Lembaga HAM Diperkuat

Komnas Perempuan Usul agar Peran Pemantauan Lembaga HAM Diperkuat

Nasional
Menko PMK: Pandemi Jadikan Kita Kuasai Pembelajaran Virtual

Menko PMK: Pandemi Jadikan Kita Kuasai Pembelajaran Virtual

Nasional
Kontras Temukan 80 Kasus Penyiksaan dan Penghukuman Kejam dalam Satu Tahun Terakhir

Kontras Temukan 80 Kasus Penyiksaan dan Penghukuman Kejam dalam Satu Tahun Terakhir

Nasional
Jokowi Minta Menteri hingga Kepala Daerah Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

Jokowi Minta Menteri hingga Kepala Daerah Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

Nasional
Pengisian Posisi Wakil Panglima TNI Dinilai Tak Urgen

Pengisian Posisi Wakil Panglima TNI Dinilai Tak Urgen

Nasional
Sekjen Parpol Koalisi Pemerintahan Bertemu, Bahas RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas hingga Silaturahmi

Sekjen Parpol Koalisi Pemerintahan Bertemu, Bahas RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas hingga Silaturahmi

Nasional
Jokowi: Penanganan Pandemi Covid-19 Butuh Kesamaan Frekuensi

Jokowi: Penanganan Pandemi Covid-19 Butuh Kesamaan Frekuensi

Nasional
Menkes: Berapa Lama Pandemi, Berapa Banyak yang Masuk RS, Itu Semua Tergantung Kita

Menkes: Berapa Lama Pandemi, Berapa Banyak yang Masuk RS, Itu Semua Tergantung Kita

Nasional
Menkes: Anggaran untuk Covid-19 Tersedia, Ada Rp 131 Triliun

Menkes: Anggaran untuk Covid-19 Tersedia, Ada Rp 131 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X