"Power Sharing", Bisakah Jadi Jalan Rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo?

Kompas.com - 20/05/2019, 10:54 WIB
Calon Presiden Nomor Urut 1, Joko Widodo dan no urut 2, Prabowo Subianto bersalaman usai Debat Kedua Calon Presiden, Pemilihan Umum 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOCalon Presiden Nomor Urut 1, Joko Widodo dan no urut 2, Prabowo Subianto bersalaman usai Debat Kedua Calon Presiden, Pemilihan Umum 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana "power sharing" atau berbagi kekuasaan di antara kontestan Pemilihan Presiden 2019 muncul.

Pihak yang menang dinilai patut memberikan posisi strategis di pemerintahan kepada pihak yang kalah.

Hal yang dianggap sebagai tradisi perpolitikan Tanah Air itu perlu dilakukan agar terwujud rekonsiliasi untuk mengakhiri panasnya "peperangan politik".

Analis politik dan Direktur IndoStrategi Arif Nurul Imam mengatakan, power sharing bisa menjadi salah satu opsi di tengah polarisasi politik yang tajam di antara Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat ini.

Baca juga: Mahfud MD: Semua Pihak Harus Punya Kesadaran Rekonsiliasi

"Power sharing memang menjadi salah satu jalan agar polarisasi itu tidak semakin meruncing ke depannya. Meski agak rumit, tapi kemungkinan itu pasti masih ada. Sebab, semua politisi pasti berhasrat mendapatkan kekuasaan," ujar Arif kepada Kompas.com, Senin (20/5/2019).

Mengacu pada penghitungan suara sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diyakini tidak akan banyak berubah hingga penetapan pada tanggal 22 Mei 2019, pasangan Jokowi-Ma'ruf akan memenangkan Pemilihan Presiden 2019.

Jika memang "power sharing" ini dijajaki kubu Jokowi, menurut Arief, akan ada yang mengganjal dari kubu Prabowo dalam proses negosiasi.

Menurut dia, bisa jadi ada sekelompok orang di belakang Prabowo yang akan mendorong agar Prabowo tidak menerima negosiasi tersebut.

"Kerumitan pertama, karena ada beban psikologis yang datang dari 'setan gundul', kalau boleh meminjam diksi Andi Arief ya. Mereka akan mendorong Prabowo supaya tidak mau menerimanya," ujar Arif.

Baca juga: Demi Rekonsiliasi, Ketua DPR Sarankan Presiden Terpilih Ajak Partai Non-koalisi Masuk Kabinet

"Kedua, yakni Prabowo sendiri yang bersikeras tidak mau masuk. Salah satu sebab yakni karena Beliau tidak ingin dituding pendukungnya tidak konsisten. Masa' sudah sedemikian rupa berpolitik selama ini, ujung-ujungnya negosiasi pada jabatan?" lanjut dia.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Minta Kepala Daerah Gelar Tes Rutin Covid-19 untuk Warga

Mendagri Minta Kepala Daerah Gelar Tes Rutin Covid-19 untuk Warga

Nasional
Pembuatan UU di DPR Diminta Lebih Transparan dan Inklusif

Pembuatan UU di DPR Diminta Lebih Transparan dan Inklusif

Nasional
KPU Diminta Segera Distribusikan Logistik APD untuk Pilkada

KPU Diminta Segera Distribusikan Logistik APD untuk Pilkada

Nasional
Ini Daftar 10 Calon Kepala Daerah Terkaya di Pilkada 2020

Ini Daftar 10 Calon Kepala Daerah Terkaya di Pilkada 2020

Nasional
Data Covid-19 yang Tak Akurat Dinilai Sulit Jadi Pertimbangan Penentuan Kebijakan

Data Covid-19 yang Tak Akurat Dinilai Sulit Jadi Pertimbangan Penentuan Kebijakan

Nasional
Polri: 32 Simpatisan MIT yang Ditangkap Sepanjang 2020 Bersal dari Luar Sulawesi Tengah

Polri: 32 Simpatisan MIT yang Ditangkap Sepanjang 2020 Bersal dari Luar Sulawesi Tengah

Nasional
KPK Khawatir, Hampir Separuh Calon Kepala Daerah Berlatarbelakang Pengusaha

KPK Khawatir, Hampir Separuh Calon Kepala Daerah Berlatarbelakang Pengusaha

Nasional
Rekor 8.369 Kasus Harian Covid-19, Pemerintah Diminta Tingkatkan Fasilitas Layanan Kesehatan

Rekor 8.369 Kasus Harian Covid-19, Pemerintah Diminta Tingkatkan Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
UPDATE 4 Desember: 3.280 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 4 Desember: 3.280 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Bawaslu Tingkatkan Pengawasan Saat Masa Tenang Pilkada 2020

Bawaslu Tingkatkan Pengawasan Saat Masa Tenang Pilkada 2020

Nasional
Penggeledahan di Perumahan DPR, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Edhy Prabowo

Penggeledahan di Perumahan DPR, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Pemerintah Akui Hak Anak di LPKA Belum Terpenuhi

Pemerintah Akui Hak Anak di LPKA Belum Terpenuhi

Nasional
Terkait Dugaan Kekerasan, Polri: Kami Masih Sabar Hadapi Demonstran

Terkait Dugaan Kekerasan, Polri: Kami Masih Sabar Hadapi Demonstran

Nasional
Pekan Depan, Indonesia Selenggarakan Bali Democracy Forum Ke-13

Pekan Depan, Indonesia Selenggarakan Bali Democracy Forum Ke-13

Nasional
Insiden Pengibaran Bintang Kejora di KJRI Melbourne, KSP: Bertentangan dengan Hukum Internasional

Insiden Pengibaran Bintang Kejora di KJRI Melbourne, KSP: Bertentangan dengan Hukum Internasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X