Kerusuhan 2 Kali Sepekan, Ketua DPR Dorong Pemerintah Evaluasi Lapas dan Rutan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap sistem di lapas dan rutan. Dorongan ini setelah pecahnya kerusuhan di lapas dan rutan dua kali dalam waktu sepekan terakhir.

"Mendorong Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Permasyarakatan (DitjenPAS) untuk melakukan evaluasi seluruh sistem di lapas, baik sistem manajemen pengelolaan maupun pengawasan di dalam lapas," ujar Bambang melalui keterangan tertulis, Jumat (17/5/2019).

Baca juga: Menkumham Minta Napi Rutan Siak yang Kedapatan Miliki Narkoba Dikirim ke Nusakambangan

Kericuhan yang dimaksud terjadi di Lapas Narkotika Langkat, Sumatera Utara (Sumut), pada Kamis (16/5/2019).

Kerusuhan tersebut diduga berawal dari penemuan narkoba di lapas tersebut. Pihak lapas berkoordinasi dengan Polres Langkat untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Menurut dia, hal itu yang memicu para penghuni lapas terprovokasi dan melakukan perlawanan.

Kericuhan dan kebakaran juga terjadi di Rumah Tahanan Kelas IIB Siak Sri Indrapura, Riau, pada Sabtu (11/5/2019) pagi. Kericuhan diduga terjadi antara petugas rutan dengan sejumlah warga binaan. Kebakaran terjadi di rutan tersebut diduga karena kericuhan tersebut.

Baca juga: Polisi Masih Memburu 50 Napi yang Kabur dari Lapas Langkat

Belakangan, Ditjen PAS memberi pernyataan bahwa lapas dan rutan tersebut memang kelebihan kapasitas. Bambang pun mengingatkan pemerintah untuk kembali menyeimbangkan kapasitas lapas dan rutan.

"Mengingat kondisi lapas yang overcapacity sering kali menjadi pemicu utama rusuh di lapas," kata dia.

Bambang juga mendorong pemerintah untuk menjamin hak-hak warga binaan di lapas dan rutan. Hal ini untuk menghindari bentrok antara warga binaan dengan petugas lapas dan rutan.