KPU Akan Tambah Verifikator untuk Akurasi Situng

Kompas.com - 17/05/2019, 10:45 WIB
Ketua KPU Arief Budiman (tengah), para Komisioner KPU Hasyim Asyari (kanan) dan  Ilham Saputra (kiri) berbincang di sela Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Negeri dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 di kantor KPU, Jakarta, Rabu (15/5/2019). Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menggelar rapat pleno tersebut untuk tujuh provinsi diantaranya Aceh, Sumatra Barat, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Banten, NTB, dan Sulawesi Tenggara. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarKetua KPU Arief Budiman (tengah), para Komisioner KPU Hasyim Asyari (kanan) dan Ilham Saputra (kiri) berbincang di sela Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Negeri dan Penetapan Hasil Pemilu 2019 di kantor KPU, Jakarta, Rabu (15/5/2019). Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menggelar rapat pleno tersebut untuk tujuh provinsi diantaranya Aceh, Sumatra Barat, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Banten, NTB, dan Sulawesi Tenggara. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menegaskan akan makin fokus pada akurasi data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Hal itu merespons putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyatakan KPU melanggar administrasi pemilu terkait input data Situng.

"Kita sudah membuat surat kok untuk menambah verifikator agar makin akurat," ujar anggota KPU Ilham Saputra di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

Seperti diketahui, dalam Situng KPU, verifikator merupakan sebutan untuk orang yang memverifikasi data sebelum diunggah ke laman KPU. Ilham menuturkan, hal itu dilakukan guna meminimalisir memasukkan data yang keliru.

Baca juga: Situng Sementara: Jokowi-Maruf Unggul dengan 73 Juta Suara

Adapun Ilham kembali menegaskan, Situng bukan tolok ukur raihan suara pemilu karena rekapitulasi manual berjenjang yang akan menjadi dasar hasil pemilu.

"Dari putusan Bawaslu kan mereka meminta untuk memperbaiki tata cara penginputan data di Situng, itu yang kita benahi. Namun, intinya Situng ini adalah bagian dari transparansi kepemiluan kita," tegasnya.

Sebelumnya, Bawaslu memutuskan KPU melanggar tata cara dan prosedur dalam input data Situng Pemilu 2019.

"KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara atau situng," kata Ketua Majelis Hakim Bawaslu, Abhan dalam sidang putusan di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Baca juga: Bawaslu Putus KPU Bersalah atas Quick Count dan Situng, Ini 5 Faktanya

Dalam putusannya, Bawaslu memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dalam meng-input data dalam sistem situng.

Selain itu, Bawaslu menekankan, keberadaan situng telah diakui oleh undang-undang.

Oleh karena itu, keberadaan situng tetap dipertahankan sebagai instrumen KPU dalam menjamin keterbukaan informasi perhitungan suara pemilu bagi masyarakat.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Libur Akhir Tahun Belum Diputuskan, KSP: Pembahasan Masih Berkembang

Libur Akhir Tahun Belum Diputuskan, KSP: Pembahasan Masih Berkembang

Nasional
Doni Monardo: Kasus Covid-19 Indonesia Masih Lebih Baik dari Global, Tetap Waspada

Doni Monardo: Kasus Covid-19 Indonesia Masih Lebih Baik dari Global, Tetap Waspada

Nasional
Gubernur Babel Minta Ditjen Perhubungan Laut Tetapkan Alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Batu

Gubernur Babel Minta Ditjen Perhubungan Laut Tetapkan Alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Batu

Nasional
KSP Klaim Transformasi Ekonomi di Papua Periode 2015-2019 Berjalan Baik

KSP Klaim Transformasi Ekonomi di Papua Periode 2015-2019 Berjalan Baik

Nasional
KPK Geledah Kantor PT ACK, Amankan Dokumen Terkait Ekspor Benih Lobster

KPK Geledah Kantor PT ACK, Amankan Dokumen Terkait Ekspor Benih Lobster

Nasional
Bawaslu: Yang Tak Pedomani Protokol Kesehatan Tidak Boleh Masuk TPS saat Hari H Pilkada

Bawaslu: Yang Tak Pedomani Protokol Kesehatan Tidak Boleh Masuk TPS saat Hari H Pilkada

Nasional
Kemenko PMK: Penyalahgunaan Narkotika Erat dengan Konsumsi Rokok

Kemenko PMK: Penyalahgunaan Narkotika Erat dengan Konsumsi Rokok

Nasional
Hasil Visum Jasad Wanita WNI dalam Koper di Arab Saudi Tak Ada Tanda Kekerasan

Hasil Visum Jasad Wanita WNI dalam Koper di Arab Saudi Tak Ada Tanda Kekerasan

Nasional
Doni Monardo: Presiden Jokowi Minta Menteri Dukung Daerah yang Alami Peningkatan Kasus

Doni Monardo: Presiden Jokowi Minta Menteri Dukung Daerah yang Alami Peningkatan Kasus

Nasional
Kasus Korupsi di Bakamla, KPK Panggil Dua Tersangka

Kasus Korupsi di Bakamla, KPK Panggil Dua Tersangka

Nasional
Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Sekolah Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

Ini Syarat yang Harus Dipenuhi Sebelum Sekolah Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
10 Lembaga Nonstruktural Dibubarkan Jokowi, Berikut Profil Singkatnya

10 Lembaga Nonstruktural Dibubarkan Jokowi, Berikut Profil Singkatnya

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Utamakan Kesehatan Masyarakat dalam Memutuskan Libur Akhir Tahun

Ketua MPR Minta Pemerintah Utamakan Kesehatan Masyarakat dalam Memutuskan Libur Akhir Tahun

Nasional
UPDATE: Total 2.072 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 3 di Korea Selatan

UPDATE: Total 2.072 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 3 di Korea Selatan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gonjang-ganjing Pergantian Kapolri | Janji Giring Berikan Gawai

[POPULER NASIONAL] Gonjang-ganjing Pergantian Kapolri | Janji Giring Berikan Gawai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X