Tolak Hasil Pilpres karena Kejanggalan DPT, Ini Penjelasan BPN Prabowo-Sandiaga

Berdasarkan data BPN, pasangan Jokowi-Ma'ruf memperoleh suara terbanyak di banyak TPS. Namun di TPS tersebut terdapat kejanggalan DPT yang belum diperbaiki oleh KPU.

Baca juga: TKN: Kata BPN Ada TPS Siluman di Desa Nanggerang, Ternyata yang Menang 02

"Justru lebih banyak 01 menang di DPT yang janggal itu. Itu banyak banget yang kejadian seperti itu. Malah ada yang suaranya Pak Jokowi di atas jumlah suara sah," kata Vasco.

Vasco mengatakan pihaknya siap membuka data mengenai kejanggalan data DPT jika ada pihak-pihak yang mempertanyakan, termasuk dari Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf.

Juru bicara TKN Arya Sinulingga meragukan data kecurangan BPN di TPS 13, Desa Nanggerang, Kecamatan Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat.

"Ini ada ratusan ribu data DPT yang janggal. lebih baik adu saja, adu data dari masing-masing tim IT," kata Vasco.

Penjelasan Kemendagri

Sebelumnya Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan mengenai DPT yang dianggap janggal oleh BPN.

Menurut Zudan, temuan itu justru merupakan sesuatu yang wajar.

"Kebijakan tentang tanggal lahir 31 Desember sudah berlangsung lama, semenjak Kemendagri menggunakan SIMDUK (Sistem Informasi Manajemen Kependudukan)," ujar Zudan melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (11/3/2019).

Ketika Dukcapil Kemendagri menggunakan SIMDUK, sebelum tahun 2004, seluruh penduduk di Indonesia yang lupa atau tidak tahu akan tanggal lahirnya, akan dituliskan lahir pada tanggal 31 Desember pada kartu identitasnya.

Kemudian, pada 2004, Dukcapil menggunakan (SIAK) Sistem Informasi Kependudukan dalam pengelolaan data base warga negara Indonesia. Sejak menggunakan SIAK, warga negara yang tak mengetahui atau lupa akan tanggal lahirnya, akan ditulis lahir pada 1 Juli.

"Bila dia tidak ingat tanggal, tapi ingat bulannya, maka ditulis tanggal 15 dengan bulan lahir yang dia ingat," papar Zudan.

Kebijakan tersebut kemudian diperkuat kembali menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

"Dengan demikian, kita sekarang bisa mengetahui mengapa banyak orang Indonesia bertanggal lahir 1 Juli, 31 Desember atau tanggal 15 ya," ujar Zudan.