Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski Menang di Jabar, Saksi Paslon 02 Tolak Tanda Tangan Rekapitulasi Suara

Kompas.com - 16/05/2019, 18:23 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Saksi pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak menandatangani hasil rekapitulasi suara pilpres yang dilakukan KPU di Provinsi Jawa Barat.

Padahal, menurut hasil rekapitulasi, Prabowo-Sandi menang di provinsi tersebut.

"Saat rekapitulasi provinsi, saksi yang hadir dari TKN 01 dan BPN 02. Tetapi saksi dari 02 tidak mendatangani hasil rekapitulasi," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Rifqi Ali Mubarok, dalam rapat rekapitulasi nasional di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

Baca juga: Rekapitulasi KPU: Prabowo-Sandiaga Unggul di Jabar dengan 16 Juta Suara

Menurut Rifqi, saksi paslon nomor urut 02 juga mengajukan formulir DC 2 atau formulir pengajuan keberatan.

Meski begitu, Rifqi tak menyebut dalam hal apa saksi merasa keberataan saat rekap provinsi.

Saksi paslon nomor urut 02, Azis Subekti, yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi nasional, membenarkan hal tersebut.

Baca juga: Meski Menang di Jabar, Saksi Pasangan Prabowo-Sandi Tolak Tanda Tangani Hasil Rapat Pleno

Ia bahkan menyebut, langkah ini tak hanya dilakukan di rekapitulasi provinsi Jawa Barat saja, tetapi juga provinsi lainnya.

"Seperti halnya Jabar, kami Insyaallah sudah pastikan provinsi-provinsi lain tidak akan menandatangani hasil," ujar Azis.

Azis tak menyebutkan alasan saksi di Jabar menolak tanda tangan. Tetapi, ia berterima kasih kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilu.

Baca juga: Jokowi Kalah di Bogor, TKD Jabar Sebut Bogor Rumah Prabowo

"Dari lubuk hati paling dalam, kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara, baik KPUD provinsi, KPUD daerah, sampai dengan petugas TPS, Bawaslu, kami ucapkan terima kasih atas dedikasi, integritasnya, kejujurannya, dalam melakukan penyelenggaraan pemilu," ujarnya.

Di luar forum rapat, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan di wilayah-wilayah mana saja saksi peserta pemilu menolak untuk tanda tangan berita acara hasil pemilu.

Sebab, proses penandatanganan berita acara masih terus berjalan.

Baca juga: Rekapitulasi Suara KPU Jabar, Prabowo-Sandiaga Unggul di Kota Bandung dan Cimahi

"Kan proses penandatanganan berita acara masih terus berjalan. Dari yang kemarin-kemarin kan masih belum selesai juga tanda tangannya, (berita acara) tebal-tebal sekali," ujarnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menyebut bahwa hadir tidaknya saksi peserta pemilu tak memengaruhi proses rekapitulasi. Pun, ada tidaknya tanda tangan saksi tak berpengaruh pada jalannya maupun hasil rekap.

"KPU itu kewajibannya mengundang. Kalau untuk hadir itu terserah kepada para pihak mau hadir atau tidak. Kalau pun hadir, mau tanda tangan atau tidak itu juga terserah, tidak berpengaruh keabsahan proses dan hasil," ujar Hasyim.

Kompas TV Berikut berita terpopuler dalam Top 3 News Kompas TV - 14 Mei 2019 : 1. BPN Prabowo - Sandiaga memaparkan sejumlah data dugaan kecurangan pemilu. Di antaranya terkait DPT bermasalah, keberpihakan polisi & keganjilan situng KPU. Prabowo Subianto dan BPN menegaskan menolak hasil rekapitulasi KPU. 2. Pria yang memprovokasi TNI dan Polri di media sosial ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar. Melalui video pendek, pelaku meminta maaf & mengakui kesalahan. 3. Menkes Nila Moeloek merilis data jumlah petugas KPPS meninggal sebanyak 485 orang. Hasil investigasi sementara, 51 % petugas KPPS meninggal akibat gagal jantung. #top3news #bpn #provokasitnipolri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com