Salin Artikel

Wiranto: Jangan Biarkan Masyarakat Keluar Daerah Menuju Jakarta

Hal itu disampaikan Wiranto menyikapi rencana people power yang kerap didengungkan kubu pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada saat penetapan Presiden dan Wakil Presiden 22 Mei nanti.

"Dari daerah tolong, Forkopimda, Pangdam, Kapolda, jangan biarkan masyarakat keluar daerah menuju Jakarta, selesaikan di sana," ujar Wiranto saat memberikan pengarahan di acara Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tahun 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

"Kepala desa, Babinkamtibmas, Danramil, Babinsa ya, selesaikan di sana. Kan besaran penumpukan massa ini ketika daerah enggak bisa membendung mereka ke Jakarta. Nah, jadi sinerginya di situ," ujar Wiranto lagi.

Ia mengatakan aparat di daerah dan pusat harus bersinergi untuk memastikan agar situasi politik tetap kondusif terutama pada saat penetapan Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum.

Ia meminta agar aparat kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah memikirkan upaya yang harus dilakukan agar massa tak bergerak ke Jakarta.

Wiranto meminta agar para aparat menjelaskan masyarakat tak perlu berbondong-bondong datang ke Jakarta untuk berdemonstrasi sebab pemilu berlangsung aman dan sukses.

"Jelaskan ke masyarakat. Enggak perlu ke sana. Pemilu sudah selesai, sudah ada hasilnya. Percuma ke sana. Puasa lagi. Sahurnya di mana, bukanya di mana. Mereka mikir pasti. Seperti itu," ujar Wiranto.

"Kita jelaskan nanti. Ini belum selesai tapi KPU, Bawaslu menjelaskan ini sudah sesuai rencana dan rambu-rambu hukum dan tata tertib. Jika di sana-sini ada kekeliruan dan kecurangan selesaikan dengan cara-cara peraturan dan undang-undang," lanjut dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/05/16/18083501/wiranto-jangan-biarkan-masyarakat-keluar-daerah-menuju-jakarta

Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke