Buka Puasa Bersama Presiden Jokowi, Ketua DPR Singgung Isu "People Power"

Kompas.com - 13/05/2019, 20:26 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) dipersilahkan oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo (kanan) setibanya di rumah dinas ketua DPR untuk berbuka puasa bersama dengan pimpinan lembaga tinggi negara di Jakarta, Senin (13/5/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo (kiri) dipersilahkan oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo (kanan) setibanya di rumah dinas ketua DPR untuk berbuka puasa bersama dengan pimpinan lembaga tinggi negara di Jakarta, Senin (13/5/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo sempat menyinggung soal isu people power saat memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama di Rumah Dinas Ketua DPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (13/5/2019).

Dalam acara tersebut hadir Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah pejabat tinggi negara.

Bambang mengatakan, saat ini tidak terdapat unsur yang dapat menyebabkan terjadinya "people power" atau pengerahan massa dalam jumlah yang besar.

"Terkait dengan isu people power, menurut saya tidak ada unsur yang terpenuhi dalam menggulirkan people power," ujar Bambang.

Baca juga: Sekjen Nasdem Anggap Ada yang Keliru dari Narasi People Power Pasca-Pemilu

Isu people power pertama kali dilontarkan oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais terkait adanya dugaan kecurangan pada Pilpres 2019.

Namun, menurut Bambang, saat ini tidak terdapat tiga unsur yang menjadi pemicu terjadinya people power.

Ketiga unsur tersebut adalah tidak ada kegentingan yang memaksa, tidak ada krisis ekonomi yang parah dan kepemimpin nasional yang represif.

"Jadi tidak ada alasan juga kita menggerakkan people power karena yang rugi adalah rakyat kita sendiri," kata Bambang.

Baca juga: 5 Fakta Dosen Unggah People Power di Facebook, Pernah Nyaleg di Jateng hingga Dianggap Provokatif

Dalam kesempatan itu, Bambang juga meminta agar para elite partai politik dan anggota DPR tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat mengancam keutuhan bangsa.

Politisi dari Partai Golkar itu, mengatakan, para elite harus memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat.

"Selaku Ketua DPR, saya mengajak seluruh komponen bangsa dan elite politik, masyarakat dan khususnya yang di DPR untuk memberikan contoh pada publik agar tidak lagi mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bakal mengancam keutuhan bangsa. Karena kalau kita ribut yang rugi rakyat kita sendiri," ujar dia.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di antaranya ke Jakarta

Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di antaranya ke Jakarta

Nasional
Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Nasional
Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Nasional
Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Nasional
Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
11 Kasus Baru dari Jateng, Ini Sebaran Pasien Meninggal akibat Covid-19

11 Kasus Baru dari Jateng, Ini Sebaran Pasien Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Masyarakat Diingatkan soal Pencegahan DBD supaya Tak Memperparah Wabah Corona

Masyarakat Diingatkan soal Pencegahan DBD supaya Tak Memperparah Wabah Corona

Nasional
Menurut Ngabalin Ada Staf Positif Covid-19, KSP Akan Tes Seluruh Pejabat hingga Pegawai

Menurut Ngabalin Ada Staf Positif Covid-19, KSP Akan Tes Seluruh Pejabat hingga Pegawai

Nasional
Ini Sebaran Pasien Covid-19 di 32 Provinsi, Jakarta Catat 971 Kasus

Ini Sebaran Pasien Covid-19 di 32 Provinsi, Jakarta Catat 971 Kasus

Nasional
Sekjen MUI: Mudik Saat Terjadi Wabah Virus Corona Haram Hukumnya

Sekjen MUI: Mudik Saat Terjadi Wabah Virus Corona Haram Hukumnya

Nasional
Sejak Desember 2019, Pemerintah Sudah Periksa Covid-19 ke 7.400 Orang

Sejak Desember 2019, Pemerintah Sudah Periksa Covid-19 ke 7.400 Orang

Nasional
PSHK Nilai Perppu Stabilitas Ekonomi Hambat Pemda Ambil Kebijakan Keuangan Daerah

PSHK Nilai Perppu Stabilitas Ekonomi Hambat Pemda Ambil Kebijakan Keuangan Daerah

Nasional
Khawatir Covid-19 Menyebar, Wapres Dorong MUI Keluarkan Fatwa Haram Mudik

Khawatir Covid-19 Menyebar, Wapres Dorong MUI Keluarkan Fatwa Haram Mudik

Nasional
Korban Meninggal Covid-19 Bertambah, Pemerintah Ucap Belasungkawa

Korban Meninggal Covid-19 Bertambah, Pemerintah Ucap Belasungkawa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X