Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi: Yang Punya Kewenangan Memutuskan Ada Kecurangan TSM Itu MK

Kompas.com - 10/05/2019, 15:57 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily merasa aksi demo yang diinisiasi Kivlan Zen dan Eggi Sudjana merupakan bentuk tekanan terhadap penyelenggara pemilu.

Mereka membawa-bawa narasi bahwa pemilu berlangsung penuh kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Padahal, kata Ace, bukan KPU maupun Bawaslu yang berhak memutuskan bahwa pemilu berlangsung curang.

"Istilah TSM yaitu terstruktur, sistematis dan masif apalagi ditambah istilah brutal, itu istilah karangan mereka yang tidak bisa dibuktikan dan istilah tersebut yang punya kewenangan untuk memutuskan apakah itu TSM atau tidak ya Mahkamah Konstitusi," ujar Ace di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Baca juga: Rekapitulasi Kabupaten/Kota Hampir Rampung, Kubu Jokowi Nilai Tak Ada Kecurangan

Di sisi lain, Ace mengatakan mayoritas rakyat Indonesia sudah menentukan pilihan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf. Aksi semacam itu justru mengkhianati kehendak mayoritas masyarakat Indonesia.

Dia mengakui beberapa bentuk kecurangan bisa saja terjadi di beberapa tempat pemungutan suara (TPS).

"Tetapi apakah satu dua kecurangan di TPS itu kemudian bisa digeneralisasi bahwa pemilu seluruhnya curang? Sementara TPS yang ada jumlahnya lebih dari 800.000," ujar Ace.

Seharusnya pendemo itu memberikan ruang kepada KPU untuk menyelesaikan tahapan pemilu. Itu untuk menghargai masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan hak pilih pada 17 April lalu.

Massa aksi yang tergabung dalam Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (Gerak) mulai memadati area depan gedung Bawaslu, Jakarta Pusat pada Jumat (10/5/2019) pukul 13.30 siang.

Mereka sempat berkumpul di Sarinah yang terletak di seberang gedung Bawaslu sebelum kemudian bergerak bersamaan ke depan Gedung Bawaslu.

Pantauan Kompas.com, hanya tersisa satu lajur yang dapat dilintasi kendaraan. Kepadatan lalu lintas mengular hingga Bundaran HI.

Baca juga: TKN: Kenapa Baru Lapor Kecurangan Sekarang? Apa karena Sudah Kalah?

Sejumlah personel kepolisian tampak membentuk barikade di balik kawat berduri. Beberapa personel lainnya sibuk mengarahkan arus lalu lintas yang padat merayap karena membeludaknya jumlah massa.

Dalam aksinya, massa mengibarkan bendera merah putih dan membawa beberapa spanduk maupun pamflet berisi aspirasi mereka, seperti "KPU jangan curang", dan "Bawaslu jangan impoten".

Berulang kali massa teriak takbir sembari mengacungkan salam dua jari. Mereka juga beberapa kali menyanyikan yel-yel yang meminta agar kepolisian tidak ikut dalam "kompetisi" serta mengayomi massa aksi.

Kompas TV BPN Prabowo-Sandi klaim menemukan dugaan kecurangan pada Pemilu 17 April 2019 lalu. Ada 5 dugaan kecurangan yang dilaporkan ke Bawaslu, di antaranya melaporkan salah satu menteri. Simak pernyataan Politisi PAN, Hanafi Rais berikut ini. #dugaankecuranganpemilu #bpnprabowosandi #hanafirais
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com