Kata Mendagri soal Rumitnya Pemekaran Wilayah

Kompas.com - 12/11/2018, 17:33 WIB
Mendagri Tjahjo Kumolo di RS Polri, Kramatjati, Jakarta Timur, Kamis (1/11/2018) KOMPAS.com/Ryana AryaditaMendagri Tjahjo Kumolo di RS Polri, Kramatjati, Jakarta Timur, Kamis (1/11/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, moratorium pemekaran wilayah masih berlaku hingga saat ini.

Tjahjo mengatakan, pengajuan pemekaran wilayah merupakan hak masyarakat.

Namun, pemerintah pusat juga perlu mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya masalah anggaran, serta kebutuhan operasional sehari-hari.

"Pusat harus mempertimbangkan anggarannya, kantornya ada, nanti harus diisi orangnya, orangnya perlu AC, kendaraan. Kompleks, tidak semudah itu," ujar Tjahjo, saat ditemui di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (12/11/2018).

Baca juga: Kepada Wali Kota, Jokowi Isyaratkan Lanjutkan Moratorium Pemekaran Wilayah

Proses itu disebutkan sering terkendala masalah dalam hal administrasi dan membutuhkan waktu lama.

Ia mencontohkan, konflik terkait pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maybrat, Papua Barat, yang berlangsung selama bertahun-tahun.

Untuk mengatasi konflik tersebut, pemerintah membentuk tim yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama hingga raja atau kepala suku.

"Ada yang sampai 10 tahun menentukan ibu kota itu tidak bisa. Ada yang Kapolresnya belum lengkap, ada yang danremnya belum dibentuk, sekarang sudah. Ada yang kelengkapan administrasi personel dari lembaga-lembaga lain yang belum ada," jelas dia.

Baca juga: Pemerintah Perketat Pemekaran Wilayah dalam RUU Pemerintahan Daerah

Tjahjo tidak mau berandai-andai kapan moratorium pemekaran wilayah tersebut akan dicabut.

Oleh karena itu, ia berpendapat, wilayah yang ada saat ini lebih baik dimaksimalkan terlebih dulu.

"Lebih baik yang sekarang ini dioptimalkan, bagaimana percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial dulu," kata Tjahjo.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Nasional
Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Nasional
Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Nasional
DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

Nasional
Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Nasional
Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Nasional
MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Nasional
Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Nasional
Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Nasional
Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X