Refleksi Politik dari India dan Perancis

Memang, posisi Macron belum goyah. Celakanya lagi, ia justru mengecam para demonstran itu sebagai pemberontak.

Mengapa rakyat Perancis berunjuk rasa? Alasan utamanya tak berbeda dengan kemenangan Partai Kongres di tiga kantong utama BJP di India, yakni ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah di satu sisi dan perlakuan rezim terhadap rakyat yang kurang baik di sisi lain.

Kebijakan Macron memangkas pajak barang mewah dan menaikkan pajak bahan bakar minyak (BBM) yang mengakibatkan masalah besar bagi publik Perancis adalah salah satu contoh kebijakan yang dianggap tidak propublik.

Dengan kebijakan itu, Macron merepresentasikan kepentingan kaum kaya Prancis, apalagi dengan keputusannya pasca-demonstrasi 15 Desember 2018, yang tetap tidak ingin menaikkan pajak bagi kelas atas.

Bahkan ada yang menganggap bahwa Macron mengelola Perancis seperti sebuah negara kecil Singapura serta melupakannya sebagai negeri yang revolusioner dan sumber revolusi yang mengilhami dunia.

Pelajaran yang sangat berharga layak dipetik dari kedua kasus di atas. Pelajaran utamanya adalah empati terhadap keadaan riil dari kehidupan publik dan kemampuan dalam menerjemahkan empati tersebut ke dalam berbagai agenda aksi dan berbagai kebijakan jauh lebih bermakna bagi pemilih.

Hal itu lebih penting ketimbang membangga-banggakan "barang baru" yang dimiliki oleh pemimpin gaya baru, yang pada tataran tertentu lebih banyak gagal dipahami oleh publik karena belum mampu melahirkan perbaikan nyata begi kehidupan publik.

Di sinilah ranah Jokowi, atau siapa pun penguasanya nanti dan seterusnya, untuk keluar dari parameter-parameter umum yang dikeluarkan oleh lembaga resmi atau lembaga-lembaga survei.

Karena, terkadang angka resmi adalah angka yang terlalu menyederhanakan kompleksitas kehidupan jutaan pemilih.

Intinya adalah mampu memahami secara empatik dan emosional kebutuhan, keinginan, perasaan, pemikiran, dan cita-cita masyarakat pemilih, bukan hanya memahami secara rasional-stastistik. Semoga.