Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Ancam Tutup Lembaga yang Hanya Habiskan Anggaran

Kompas.com - 09/05/2019, 14:32 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengancam akan menutup lembaga yang kerjanya tak efisien dan hanya menghabiskan anggaran negara.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Shangrila, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

"Ini akan segera kita mulai. Lembaga-lembaga yang tidak kita perlukan, yang tidak efisien, yang tidak memberikan kontribusi yang real kepada negara, kalau saya, tutup, hapus," kata Jokowi.

"Banyak-banyakin biaya. Banyak-banyakin anggaran," tambah dia.

Baca juga: Pemerintah Pusat Sudah Bangun Tol, Jokowi Minta Pemda Bangun Jalan-jalan Kecil

Selain pemborosan anggaran, Jokowi juga menilai banyaknya lembaga pemerintah justru memperumit dan memperlambat proses perizinan dan investasi. Akibatnya, nilai investasi dan ekspor Indonesia selalu lesu.

Oleh karena itu, ia menilai reformasi struktural dan reformasi birokrasi harus segera dijalankan baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Daerah juga gitu, sama. Semakin simpel organisasi kita, semakin sederhana organisasi kita, makin cepat kita berlari, akan semakin fleksibel kita memutuskan sebuah kebijakan," kata dia.

Baca juga: Akses Menuju Bukit Soeharto, Calon Ibu Kota Baru yang Ditinjau Jokowi

Jokowi menegaskan ia tak akan ragu untuk menutup lembaga-lembaga yang memang tak efisien dalam bekerja. Sebab, di periode keduanya nanti ia tak lagi harus menjaga popularitasnya untuk mencalonkan diri kembali.

"Lima tahun ke depan, mohon maaf, saya udah enggak ada beban. Saya sudah enggak bisa nyalonkan lagi. Jadi apapun yang paling baik, terbaik untuk negara, akan saya lakukan," kata dia.

Kompas TV Tunjangan Hari Raya (THR) dipastikan cair pada 24 Mei mendatang. Presiden Joko Widodo sudah menandatangani peraturan pemerintah mengenai pencairan THR. Selain THR, pemerintah juga akan membayarkan gaji ke-13 PNS satu bulan setelah THR dibayarkan. Pemerintah telah menganggarkan dana THR dan gaji ke-13 PNS senilai Rp 40 triliun. Anggarannya naik karena THR mengikuti besaran gaji PNS yang naik 5 persen pada April lalu. #THR #PNS #THRCair
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com