Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut 3 Daerah Sudah Siapkan Lahan untuk Ibu Kota Baru

Kompas.com - 06/05/2019, 18:54 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut sudah ada tiga daerah yang telah menyiapkan lahan untuk Ibu Kota baru. Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka acara buka puasa bersama pejabat dan pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).

"Kami siapkan tiga alternatif daerah yg jg menyiapkan lahannya. Ada 80.000 hektar, 120.000 hektar, dan 300.000 hektar," kata Jokowi.

Namun, Jokowi tidak menyebut nama tiga daerah yang dimaksud. Namun, ia memastikan lahan di tiga daerah tersebut lebih dari cukup untuk membangun sebuah ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta.

Baca juga: Teka-teki Ibu Kota Baru dan Bocoran Seorang Walikota di Kalimantan

Total kebutuhan lahan ibu kota berdasarkan hasil kajian Bappenas hanga sebesar 30.000-40.000 hektar dengan biaya mulai Rp 323 triliun hingga Rp 466 triliun.

"Kita tahu di Jakarta ini ada 66.000 hektar, sehingga apa yang tersedia sudah cukup hanya untuk ibu kota pemerintahan," kata dia.

Presiden Jokowi pun berjanji akan mengkonsultasikan lebih jauh mengenai pemindahan Ibu Kota ini kepada seluruh lembaga terkait, baik dari segi hukum atau pun politik.

Baca juga: Ibu Kota Baru Tidak akan Jadi Penyangga Bisnis

Adapun pada Senin siang tadi, Bappenas sudah mengundang empat gubernur yang daerahnya potensial sebagai Ibu Kota baru.

Kepala daerah yang hadir yakni Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Barat dan Gubernur Sulawesi Barat. Sementata Gubernur Kalimantan Timur diwakilkan oleh Bappeda setempat karena berhalangan hadir.

Keempat daerah menyatakan siap jika wilayahnya dipilih sebagai Ibu Kota baru.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com