Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Percepat Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan, Bawaslu Usulkan 4 Panel Pleno

Kompas.com - 06/05/2019, 06:07 WIB
Diamanty Meiliana

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu RI mengusulkan agar panitia pemilihan kecamatan (PPK) membentuk empat panel rapat pleno guna mempercepat proses rekapitulasi tingkat kecamatan.

"Saya kira bisa diefektifkan bahwa PPK yang selama ini masih dua panel, bisa dimaksimalkan hingga empat panel," kata Ketua Bawaslu RI Abhan sesuai mengikuti rekapitulasi suara luar negeri di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (5/5/2019), dikutip dari Antara.

Baca juga: Target KPU Selesaikan Rekapitulasi Hasil Pemilu di 25 Negara Sabtu Ini Tak Tercapai

Abhan mengatakan, jika PPK membuka empat panel rekapitulasi, maka Panwaslu akan mengikuti dan membagi pengawasan dalam empat panel itu.

"Sesuai PKPU bisa dibuat maksimal empat panel," ujar dia.

Sementara itu Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, sudah mengirimkan surat edaran kepada jajaran di daerah agar segera menyelesaikan rekapitulasi kecamatan sebelum rekapitulasi kabupaten selesai.

Baca juga: PKS dan PPP Protes, Satu Kecamatan Harus Ulang Rekapitulasi Suara Pemilu

Arief mengatakan rekapitulasi tingkat kecamatan yang belum selesai itu terjadi di wilayah yang memang memiliki TPS sangat banyak.

Adapun KPU RI dalam proses rekapitulasi suara luar negeri telah mengusulkan pembentukan dua panel rapat pleno di dua ruang terpisah guna mempercepat proses rekapitulasi.

Mulai Senin (6/5), rekapitulasi suara di KPU RI akan berlangsung dalam dua ruangan di Gedung KPU RI yakni di ruang rapat utama dan di dalam tenda yang didirikan di halaman Gedung KPU RI.

Kompas TV Sebanyak lima TPS di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, menggelar pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan, Minggu (5/5) pagi. Pemungutan suara ulang dan lanjutan ini dilakukan karena Bawaslu menemukan adanya pelanggaran administrasi dalam pelaksanan pemilu 17 April lalu. Kelima TPS yang menggelar pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan tersebar di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Bangun-Tapan, Kasihan, dan Jetis. Sementara itu, walaupun masih ada TPS yang menggelar pemungutan suara ulang dan lanjutan, proses rekapitulasi suara di tingkat KPU kabupaten terus berjalan. Meski demikian, untuk proses pengesahannya akan menunggu hasil pemungutan suara ulang dan lanjutan dari kelima TPS ini. #PemungutanSuara #CoblosUlang #RekapitulasiKPU
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com