Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Akan Terapkan Sanksi untuk Kader yang Beda Dukungan Politik

Kompas.com - 04/05/2019, 18:47 WIB
Christoforus Ristianto,
Khairina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) bakal menerapkan sanksi bagi kader yang berbeda dukungan politik. Bentuk sanksi beragam dari ringan sampai yang paling berat.

"Tadi kita lakukan pembahasan itu dan dievaluasi," kata Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno di Kantor Dewan Pimpinan Pusat seusai rapat (DPP) PAN, Jakarta Selatan, Sabtu (4/5/2019).

Dia mengatakan, bentuk sanksi bisa berupa peringatan atau hal yang lebih berat. Namun, Eddy enggan merincikan lebih lanjut bentuk sanksi terberat.

Baca juga: PAN Tegaskan Tetap di Koalisi Prabowo-Sandi Sesuai Kontrak Politik

PAN, lanjutnya, masih akan membahas secara detail dan baru akan diumumkan seusai mencapai keputusan final.

Pertemuan terbatas petinggi PAN juga hanya fokus membahas perolehan di pemilihan legislatif (Pileg) 2019.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan mengaku bingung ada wacana pemecatan dirinya dari kader PAN. Kabar itu berhembus lantaran dia tidak mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

Baca juga: PAN Adakan Rapat Evaluasi Pemilu 2019

Dia menyebut, selain dirinya, Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Soetrisno Bachir juga mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Selain itu, kata Bara, Wakil Ketua Umum PAN Bima Arya Sugiarto juga berbeda dukungan politik dengan PAN bahkan membuat acara untuk mendukung pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Yang dukung Jokowi kan bukan hanya saya di PAN. Kenapa saya yang diminta dipecat?" kata Bara usai menghadiri rapat terbatas DPP PAN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com