Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Wasekjen PAN soal Pertemuan AHY dan Jokowi

Kompas.com - 03/05/2019, 15:38 WIB
Krisiandi

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menilai pertemuan Presiden Joko Widodo dan Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) harus dilihat dalam konteks politik kebangsaan.

Menurut Saleh, pertemuan tersebut tak harus selaku dikaitkan dengan politik praktis.

"Pembicaraannya tidak harus soal politik praktis, tetapi bisa juga soal politik kebangaan secara lebih luas. Saya melihat pertemuan itu dalam konteks politik kebangsaan yang lebih luas," kata Saleh di Jakarta, Jumat (3/5/2019), dikutip Antara.

Saleh yang merupakan juru debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu mengatakan, pertemuan keduanya hanya komunikasi biasa.

Saleh berpendapat, presiden tentu dituntut untuk bertemu dan berkomunikasi dengan banyak pihak.

Baca juga: PKS: Pertemuan Jokowi dan AHY Menyejukkan

Lebih lanjut, soal imbauan AHY agar semua menghormati hasil pemilu, Saleh berpendapat konteksnya adalah pemilu yang digelar secara jujur dan adil.

"Buktinya, sampai hari ini Partai Demokrat juga masih banyak yang melakukan pengaduan ke Bawaslu terkait berbagai kecurangan yang mereka alami. Mereka tentu meminta hal itu untuk diselesaikan secara baik," ujarnya.

Saleh menegaskan koalisi partai politik pendukung Prabowo-Sandiaga tetap solid dan tidak retak karena komunikasi lintas partai masih berjalan baik.

"Komunikasi lintas parpol masih berjalan cukup baik. Semua masih berkomitmen untuk menunggu hasil akhir perhitungan manual," ujarnya.

Menurut dia, jika ada pihak yang menyebut koalisi Prabowo-Sandi tak solid, bisa jadi itu merupakan strategi untuk memecah belah. Dia meyakinkan bahwa internal Koalisi Indonesia Adil dan Makmur tetap teduh dan rukun.

Baca juga: TKN Sebut Pertemuan Jokowi dengan AHY Patut Diteladani Seluruh Elite Politik

Sebelumnya Presiden Jokowi dan AHY bertemu di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (2/5/2019).
Usai pertemuan, AHY memberi keterangan pers kepada media tanpa didampingi Jokowi. Ia menegaskan bahwa pertemuannya dengan Jokowi hanya silaturahim pascapilpres.

Usai pertemuan itu, AHY juga mengajak semua pihak untuk menunggu pengumuman resmi pemenang pilpres oleh KPU yang baru akan dilakukan pada 22 Mei.

"Sikap terbaik bagi kita adalah menunggu sampai dengan perhitungan terakhir yang nanti akan diumumkan secara resmi oleh KPU, penyelenggara Pemilu, yang kita harapkan benar-benar bisa menjalankan tugasnya hari ini yang berat," ujar AHY.

Kompas TV Pertemuan Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo, Kamis (2/5) menjadi angin segar di tengah polarisasi politik pasca-pemilu 17 april 2019. Apakah pertemuan ini menjadi sinyal politik Partai Demokrat untuk berlabuh? Ada apa di balik pertemuan keduanya?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com