PAN Akan Terapkan Sanksi untuk Kader yang Beda Dukungan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) bakal menerapkan sanksi bagi kader yang berbeda dukungan politik. Bentuk sanksi beragam dari ringan sampai yang paling berat.

"Tadi kita lakukan pembahasan itu dan dievaluasi," kata Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno di Kantor Dewan Pimpinan Pusat seusai rapat (DPP) PAN, Jakarta Selatan, Sabtu (4/5/2019).

Dia mengatakan, bentuk sanksi bisa berupa peringatan atau hal yang lebih berat. Namun, Eddy enggan merincikan lebih lanjut bentuk sanksi terberat.

PAN, lanjutnya, masih akan membahas secara detail dan baru akan diumumkan seusai mencapai keputusan final.

Pertemuan terbatas petinggi PAN juga hanya fokus membahas perolehan di pemilihan legislatif (Pileg) 2019.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan mengaku bingung ada wacana pemecatan dirinya dari kader PAN. Kabar itu berhembus lantaran dia tidak mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

Dia menyebut, selain dirinya, Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Soetrisno Bachir juga mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Selain itu, kata Bara, Wakil Ketua Umum PAN Bima Arya Sugiarto juga berbeda dukungan politik dengan PAN bahkan membuat acara untuk mendukung pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Yang dukung Jokowi kan bukan hanya saya di PAN. Kenapa saya yang diminta dipecat?" kata Bara usai menghadiri rapat terbatas DPP PAN.