Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Tegaskan Tetap di Koalisi Prabowo-Sandi Sesuai Kontrak Politik

Kompas.com - 04/05/2019, 17:03 WIB
Christoforus Ristianto,
Khairina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan masih bergabung dengan Koalisi Adil Makmur yang mengusung pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

"Kita tetap berada di barisan Koalisi Indonesia Adil Makmur karena memang kita kan punya kontrak politik yang ditandatangani ketika mengusung Prabowo-Sandi dan kita sampaikan ke KPU," ujar Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Sabtu (4/5/2019).

Eddy menjelaskan, pada lima tahun yang lalu, partai koalisi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), termasuk PAN, memutuskan untuk tetap berada di koalisi.

Baca juga: PAN Akan Terapkan Sanksi untuk Kader yang Beda Dukungan Politik

Seusai Pilpres 2019 ini, lanjutnya, Prabowo akan kembali mengajak partai-partai koalisi untuk membicarakan apakah masih tetap bersatu dalam satu koalisi atau tidak hingga Pemilu 2024.

"Lima tahun lalu, Pak Prabowo mengumpulkan koalisinya dan menanyakan bagaimana kelanjutan KMP. Pada saat itu, hasil diskusinya ya tetap berjalan melalui payung KMP. Jadi, nanti akan ada pembicaraan serupa di antara partai koalisi, apapun hasil Pemilu 2019 nanti," ungkapnya kemudian.

Untuk sementara ini, tutur Eddy, PAN fokus pada evaluasi dan penghitungan suara Pileg maupun Pilpres 2019. Seluruh kader diminta untuk fokus pada kedua hal tersebut dan tidak membicarakan soal koalisi.

"Sementara kita fokus dulu apa yang ada di depan kita. Pekerjaan yang masih kita tangani sehingga energi kita sekarang berfokus di sana (Pileg dan Pilpres)," tegas Eddy.

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai Amanat Nasional (PAN) Yasin Kara mengakui pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo bisa membuka peluang partainya bergabung kembali dengan kubu capres petahana.

"Membuka diri, kita tetap membuka diri. PAN partai paling rasional yang pernah ada. Bisa bergabung (ke Jokowi), bisa tidak," kata Yasin di Jakarta, Sabtu (27/4/2019).

Baca juga: Kata Wasekjen PAN soal Pertemuan AHY dan Jokowi

Menurut Yasin, arah koalisi PAN ke depan akan tergantung dengan evaluasi internal pasca-Pemilu 2019 usai.

Jika dalam evaluasi tersebut PAN dinilai sudah cocok bersama koalisi parpol pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, maka PAN akan mempertahankan posisinya.

Namun, jika posisi PAN dinilai sudah tidak cocok di sana, maka bisa jadi PAN kembali mengalihkan dukungan dan bergabung dengan koalisi Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com