PAN Tegaskan Tetap di Koalisi Prabowo-Sandi Sesuai Kontrak Politik

Kompas.com - 04/05/2019, 17:03 WIB
Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno dan di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Sabtu (4/5/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comSekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno dan di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Sabtu (4/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional ( PAN) menegaskan masih bergabung dengan Koalisi Adil Makmur yang mengusung pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

"Kita tetap berada di barisan Koalisi Indonesia Adil Makmur karena memang kita kan punya kontrak politik yang ditandatangani ketika mengusung Prabowo-Sandi dan kita sampaikan ke KPU," ujar Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Sabtu (4/5/2019).

Eddy menjelaskan, pada lima tahun yang lalu, partai koalisi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), termasuk PAN, memutuskan untuk tetap berada di koalisi.

Baca juga: PAN Akan Terapkan Sanksi untuk Kader yang Beda Dukungan Politik

Seusai Pilpres 2019 ini, lanjutnya, Prabowo akan kembali mengajak partai-partai koalisi untuk membicarakan apakah masih tetap bersatu dalam satu koalisi atau tidak hingga Pemilu 2024.

"Lima tahun lalu, Pak Prabowo mengumpulkan koalisinya dan menanyakan bagaimana kelanjutan KMP. Pada saat itu, hasil diskusinya ya tetap berjalan melalui payung KMP. Jadi, nanti akan ada pembicaraan serupa di antara partai koalisi, apapun hasil Pemilu 2019 nanti," ungkapnya kemudian.

Untuk sementara ini, tutur Eddy, PAN fokus pada evaluasi dan penghitungan suara Pileg maupun Pilpres 2019. Seluruh kader diminta untuk fokus pada kedua hal tersebut dan tidak membicarakan soal koalisi.

"Sementara kita fokus dulu apa yang ada di depan kita. Pekerjaan yang masih kita tangani sehingga energi kita sekarang berfokus di sana (Pileg dan Pilpres)," tegas Eddy.

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai Amanat Nasional (PAN) Yasin Kara mengakui pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo bisa membuka peluang partainya bergabung kembali dengan kubu capres petahana.

"Membuka diri, kita tetap membuka diri. PAN partai paling rasional yang pernah ada. Bisa bergabung (ke Jokowi), bisa tidak," kata Yasin di Jakarta, Sabtu (27/4/2019).

Baca juga: Kata Wasekjen PAN soal Pertemuan AHY dan Jokowi

Menurut Yasin, arah koalisi PAN ke depan akan tergantung dengan evaluasi internal pasca-Pemilu 2019 usai.

Jika dalam evaluasi tersebut PAN dinilai sudah cocok bersama koalisi parpol pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, maka PAN akan mempertahankan posisinya.

Namun, jika posisi PAN dinilai sudah tidak cocok di sana, maka bisa jadi PAN kembali mengalihkan dukungan dan bergabung dengan koalisi Jokowi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Nasional
Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Nasional
Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Nasional
Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Nasional
Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Nasional
Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Nasional
JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

Nasional
Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Nasional
KPK Tangkap 7 Orang Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Tangkap 7 Orang Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Resmikan Guest House di Kabupaten Malang, Gus Menteri Persilakan BUMDes Punya Unit Usaha Banyak

Resmikan Guest House di Kabupaten Malang, Gus Menteri Persilakan BUMDes Punya Unit Usaha Banyak

Nasional
Senin, Presiden Akan Putuskan soal Libur Akhir Tahun

Senin, Presiden Akan Putuskan soal Libur Akhir Tahun

Nasional
Kantongi Hasil Tes di Malaysia, Djoko Tjandra Mengaku Tak Pernah Minta Dibuatkan Surat Bebas Covid-19

Kantongi Hasil Tes di Malaysia, Djoko Tjandra Mengaku Tak Pernah Minta Dibuatkan Surat Bebas Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X