KSP: Pemindahan Ibu Kota Butuh Konsensus Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf khusus presiden bidang ekonomi, Ahmad Erani Yustika, menilai, rencana pemindahan ibu kota dibutuhkan kontinuitas dan konsensus politik dari seluruh pihak, bukan hanya pemerintah, melainkan juga dari DPR dan komponen masyarakat.

"Supaya ada kontinuitas dari rencana pemindahan dan pembangunan ibu kota baru, dibutuhkan sebuah konsensus politik soal keputusan Presiden Jokowi ini. Presiden juga sudah menyampaikan pandangannya mengapa Indonesia memerlukan pemindahan ibu kota," ujar Erani dalam diskusi bertajuk "Pindah Ibu Kota Nih?" di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5/2019).

Erani menjelaskan, semua pihak dari lapisan manapun harus saling bersinergi dalam tujuan pemindahan ibu kota, mulai dari pemerintah daerah, lembaga-lembaga pemangku kepentingan, dan lainnya.

Semua pihak, lanjutnya, diharapkan memiliki kesanggupan memikirkan pembangunan ibu kota baru dan terlibat menjadi juru bicara masyarakat di berbagai daerah.

"Konsensus politik ini saya kira merupakan syarat penting dari tegaknya sebuah konstitusi. Dibutuhkan juga keputusan politik yang relatif cepat supaya tidak menimbulkan ketidakpastian," kata dia.

Ia menambahkan, keputusan Presiden Jokowi semestinya diikuti partisipasi aktif dan konsensus politik dari berbagai pihak.

Konsensus tersebut bukan hanya diperjuangkan oleh pemerintah, melainkan juga DPR dan pihak lain.

"Kita membutuhkan konsensus bersama. Bukan hanya presiden, melainkan juga persetujuan DPR dan pemangku lainnya," ucap Erani.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa.

Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).