Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Sebut Bergabungnya Demokrat Harus Dibahas dengan Koalisi

Kompas.com - 03/05/2019, 15:01 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadizly menyatakan jika ada partai yang hendak bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Kerja maka harus dibahas oleh seluruh anggota koalisi.

Hal itu disampaikan Ace menanggapi pernyataan Kepala Staf Kantor Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang mengatakan bisa saja pertemuan Jokowi dengan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membahas koalisi.

Saat ini, Koalisi Indonesia Kerja berisikan partai-partai pengusung dan pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 yakni PDI-P, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, Perindo, PKPI, dan PSI.

"Kami, Partai Golkar, memiliki hubungan yang sangat baik dengan Partai Demokrat. Soal keinginan bergabungnya Partai Demokrat tentu harus dibahas bersama dengan anggota koalisi lainnya," kata Ace melalui pesan singkat, Jumat (3/5/2019).

Baca juga: Pertemuan Jokowi-AHY, Arah Politik Demokrat dan Ancaman Resistensi dari PDI-P

Ia menambahkan dalam membentuk kabinet diperlukan kepercayaan serta rasa saling menghormati di antara seluruh anggota koalisi.

Karena itu, Ace menambahkan, diperlukan komunikasi intensif di antara semua anggota sebelum membangun koalisi pemerintahan yang solid.

"Dlam sebuah koalisi pemerintahan itu, tentu prasyaratnya harus saling percaya dan saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Komunikasi yang intens itu merupakan salah satu prasyarat yang dilalui untuk membangun saling percaya tersebut," lanjut dia.

Moeldoko sebelumnya menilai, tak menutup kemungkinan Jokowi dan AHY akan membicarakan koalisi pasca pilpres 2019 saat bertemu di Istana Merdeka, Jakarta.

Baca juga: Sandiaga Anggap Pertemuan Antara AHY dan Jokowi Hanya Silaturahim

"Ya bisa juga pastinya begitu (bicara koalisi), karena prinsipnya pemerintahan yang efektif itu sebanyak mungkin teman. Sebanyak mungkin koalisi yang semakin kuat," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore.

Pada pilpres 2019, Demokrat mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bersama Gerindra, PKS dan PAN. Namun Moeldoko menegaskan bahwa politik bisa berubah dengan cepat.

"Politik sangat dinamis. Dalam 5 menit terakhir bisa berubah sangat cepat, bisa saja yang berada di sana berada di sini. Sangat dinamis," kata Moeldoko.

Saat ditanya apakah Jokowi berupaya merangkul Partai Demokrat lewat AHY, Moeldoko menjawab singkat sambil tertawa. "Ya sepertinya yang terlihat seperti itu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com