Golkar Laporkan Dana Kampanye Rp 307 Miliar

Kompas.com - 02/05/2019, 12:57 WIB
Liaison officer (LO) Partai Golkar untuk KPU RI, Imran, menyerahkan LPPDK ke kantor akuntan publik di Hotel Borobudur, Kamis (2/5/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaLiaison officer (LO) Partai Golkar untuk KPU RI, Imran, menyerahkan LPPDK ke kantor akuntan publik di Hotel Borobudur, Kamis (2/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Menurut Liaison Officer (LO) Partai Golkar untuk KPU RI, Imran, total dana kampanye yang diterima dan dihabiskan partainya mencapai Rp 307 miliar.

"Dana penerima itu Rp 307 miliar, terus pengeluaran kami juga Rp 307 miliar. Ada sisa anggaran itu sekitar Rp 200 juta dari Rp 307 miliar," kata Imran seusai menyerahkan LPPDK ke akuntan publik yang ditunjuk KPU, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).

Baca juga: Sandiaga Mengaku Kesulitan Masukan Laporan Dana Kampanye ke IT KPU


Menurut Imran, dana kampanye partainya didapat dari berbagai sumber, seperti sumbangan para caleg, dana partai, hingga sumbangan perseorangan.

Ia merinci, sumbangan dari caleg jumlahnya mencapai Rp 235 miliar, sumbangan badan usaha non pemerintah Rp 395 juta, sumbangan perseorangan Rp 100 juta, dan lainnya.

"Sumbangan dari caleg tentatif. Ada yang paling kecil Rp 100 juta, karena enggak kampanye sama sekali. Ada yang paling besar sekitar ada yang Rp 2 miliar sampai Rp 3 miliar," ujar Imran.

Baca juga: Auditor Diminta Cermati Titik Kerawanan Manipulasi Dana Kampanye

Imran menyebutkan, dana kampanye digunakan untuk sejumlah hal, seperti pembuatan Alat Peraga Kampanye (APK) caleg, hingga sosialisasi caleg ke lapangan.

Dana tersebut juga digunakan untuk iklan partai sebesar Rp 72 miliar, dan kampanye akbar partai Rp 4 miliar.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Seleksi Jabatan di Kemenag, Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara

Kasus Seleksi Jabatan di Kemenag, Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara

Nasional
Montir Pembuat Pesawat dari Barang Bekas Diundang ke Istana

Montir Pembuat Pesawat dari Barang Bekas Diundang ke Istana

Nasional
ICW Desak Revisi UU Tipikor, Salah Satunya Hapus Pasal Hukuman Mati

ICW Desak Revisi UU Tipikor, Salah Satunya Hapus Pasal Hukuman Mati

Nasional
Susi Pudjiastuti: Kapal Asing Boleh Lewat Natuna, tetapi Tidak untuk Colong Ikan

Susi Pudjiastuti: Kapal Asing Boleh Lewat Natuna, tetapi Tidak untuk Colong Ikan

Nasional
Beda dengan Airlangga, Moeldoko Akui Buruh Belum Puas dengan Omnibus Law

Beda dengan Airlangga, Moeldoko Akui Buruh Belum Puas dengan Omnibus Law

Nasional
Temui Wapres, Pimpinan DPD Tekankan Pentingnya Pemekaran Papua

Temui Wapres, Pimpinan DPD Tekankan Pentingnya Pemekaran Papua

Nasional
6 Alasan KSPI Tolak Rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

6 Alasan KSPI Tolak Rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Nasional
Dikritik PKS karena Sering Kunjungan ke Luar Negeri, Ini Jawaban Prabowo

Dikritik PKS karena Sering Kunjungan ke Luar Negeri, Ini Jawaban Prabowo

Nasional
Soal KAS dan Sunda Empire, Kemendagri Minta Publik Tak Mudah Percaya

Soal KAS dan Sunda Empire, Kemendagri Minta Publik Tak Mudah Percaya

Nasional
Kemendagri Dukung Usulan BNN soal Sinergi Pengawasan Narkoba di Perbatasan

Kemendagri Dukung Usulan BNN soal Sinergi Pengawasan Narkoba di Perbatasan

Nasional
KSPI Duga Pemerintah Berupaya Hapus Pesangon lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

KSPI Duga Pemerintah Berupaya Hapus Pesangon lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Nasional
Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

Nasional
Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Nasional
Fadli Zon Sebut Sandiaga Punya Modal Politik yang Tinggi untuk Maju Pilpres 2024

Fadli Zon Sebut Sandiaga Punya Modal Politik yang Tinggi untuk Maju Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X