Auditor Diminta Cermati Titik Kerawanan Manipulasi Dana Kampanye

Kompas.com - 02/05/2019, 09:51 WIB
Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (4/9/2018). KOMPAS.com/Devina HalimKoordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (4/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch ( ICW) Donal Fariz, meminta Kantor Akuntan Publik (KUP) yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengaudit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dapat bekerja profesional dan mencermati titik kerawanan dugaan manipulasi dana kampanye.

"Kita berharap akuntan publik yang ditunjuk KPU dapat bekerja secara profesional untuk menemukan kecurangan dalam penerimaan dan pengeluaran dana kampanye," ujar Donal kepada Kompas.com, Kamis (2/5/2019).

Donal menjelaskan, ada enam titik kerawanan dalam laporan dan audit dana kampanye di Indonesia.

Pertama, partai politik mencatat pemasukan dari sumber-sumber terlarang dengan menggunakan pihak-pihak tertentu sebagai penyumbang fiktif untuk menyamarkan dana dari sumber ilegal.

Baca juga: KPU: Besok Hari Terakhir Peserta Pemilu Serahkan Laporan Dana Kampanye

Kedua, lanjutnya, parpol tidak mencatat pemasukan dari sumber-sumber terlarang dan tidak memasukan ke dalam rekening khusus dana kampanye sehingga tidak terlihat adanya penerimaan dari sumber-sumber terlarang.

"Dana terlarang langsung dikonversi menjadi kegiatan kampanye, artinya tidak melalui rekening dana kampanye," jelasnya.

Ketiga, tutur Donal, parpol memasukan dana terlarang ke dalam rekening partai politik dan selanjutnya dimasukan ke dalam rekening khusus dana kampanye. Menurut UU Nomor 8 Tahun 2012 dan UU Nomor 7 Tahun 2017, tidak ada batasan jumlah sumbangan yang bersumber dari parpol.

Donal melanjutkan, titik rawan keempat yaitu parpol mencatat penerimaan tidak dalam jumlah sebenarnya.

"Misalnya sumbangan berbentuk jasa atau barang yang melewati batasan sumbangan dan hanya dicatat sejumlah nilai yang memperbolehkan," terang Donal.

Kelima, lanjutnya, pelaksanaan audit rentan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai kewenangan. Misalnya, dilakukan oleh pihak lain atau disubkontrakkan dari akuntan publik yang bersangkutan dengan pihak yang tidak berwenang untuk mengaudit.

"Hasilnya dapat berupa hasil audit yang tidak berkualitas," ucap Donal.

Baca juga: Laporan Dana Kampanye Diharapkan Bukan Cuma Syarat Administrasi Pemilu

Keenam, sambungnya, tender untuk audit kemungkinan rawan tindak pidana korupsi, seperti gratifikasi, suap, dan sebagainya.

Seperti diketahui, Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dilakukan paling lambat Kamis (2/5/2018).

LPPDK yang diserahkan kemudian akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU. Selanjutnya, KPU akan mengumumkan hasil audit jika seluruh prosesnya sudah selesai.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kesehatan Menurun, Abu Bakar Ba'asyir Dilarikan ke RSCM

Kesehatan Menurun, Abu Bakar Ba'asyir Dilarikan ke RSCM

Nasional
Jokowi Tinjau Pembangunan Pusat Perbenihan untuk Atasi Bencana Ekologis

Jokowi Tinjau Pembangunan Pusat Perbenihan untuk Atasi Bencana Ekologis

Nasional
Ma'ruf Amin Kini Jadi Ketua Dewan Pertimbangan MUI Periode 2020-2025

Ma'ruf Amin Kini Jadi Ketua Dewan Pertimbangan MUI Periode 2020-2025

Nasional
Pengamat: Gerindra Mungkin Tak Lagi Isi Posisi Menteri KP, tetapi...

Pengamat: Gerindra Mungkin Tak Lagi Isi Posisi Menteri KP, tetapi...

Nasional
MUI Umumkan Dewan Pimpinan Harian 2020-2025, Ini Nama-namanya

MUI Umumkan Dewan Pimpinan Harian 2020-2025, Ini Nama-namanya

Nasional
UPDATE 27 November: 3.706 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 27 November: 3.706 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Miftachul Akhyar Terpilih sebagai Ketua Umum MUI Periode 2020-2025

Miftachul Akhyar Terpilih sebagai Ketua Umum MUI Periode 2020-2025

Nasional
Satgas: Lonjakan Kasus Baru Covid-19 Harus Jadi Peringatan Bersama

Satgas: Lonjakan Kasus Baru Covid-19 Harus Jadi Peringatan Bersama

Nasional
Menko PMK Minta Fasilitas PON di Papua Tidak Disia-siakan

Menko PMK Minta Fasilitas PON di Papua Tidak Disia-siakan

Nasional
Djoko Tjandra Sebut Tommy Sumardi Besan mantan PM Malaysia Najib Razak

Djoko Tjandra Sebut Tommy Sumardi Besan mantan PM Malaysia Najib Razak

Nasional
Satgas Klaim Kesiapan Cold Chain untuk Distribusi Vaksin Covid-19 Capai 97 Persen

Satgas Klaim Kesiapan Cold Chain untuk Distribusi Vaksin Covid-19 Capai 97 Persen

Nasional
Kerangka Pelibatan TNI Atasi Terorisme Perlu Diperjelas

Kerangka Pelibatan TNI Atasi Terorisme Perlu Diperjelas

Nasional
Djoko Tjandra ke London dan Paris untuk Urus Red Notice atas Namanya di Interpol

Djoko Tjandra ke London dan Paris untuk Urus Red Notice atas Namanya di Interpol

Nasional
Kasus Raibnya Uang Winda Earl di Maybank, Pengakuan Tersangka hingga Dugaan Penerima Dana

Kasus Raibnya Uang Winda Earl di Maybank, Pengakuan Tersangka hingga Dugaan Penerima Dana

Nasional
Surat untuk Puan Maharani: Bersusah Payah Kami Bersuara, tetapi Tidak Didengar...

Surat untuk Puan Maharani: Bersusah Payah Kami Bersuara, tetapi Tidak Didengar...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X