Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga Mengaku Kesulitan Masukan Laporan Dana Kampanye ke IT KPU

Kompas.com - 02/05/2019, 12:40 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengaku tim suksesnya atau Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kesulitan dalam memasukan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) di sistem teknologi informasi (TI) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kita mengalami kesulitan karena sistem aplikasi yang dibangun oleh KPU tentang laporan dana kampanye ternyata tidak bisa digunakan secara optimal," ujar Sandiaga saat ditemui di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan, Kamis (2/5/2019).

Baca juga: KPU: Laporan Dana Kampanye Paling Lambat Diserahkan 2 Mei

Ia menambahkan, sistem TI yang tak optimal tersebut membuat BPN harus melaporkan dana kampanye secara manual. Hal itu, kata Sandiaga, menyulitkan lantaran laporannya harus mencakupi seluruh kegiatan kampanye yang telah dilakukan.

"Konsolidasi ini kan dari beberapa provinsi dan beberapa kegiatan kampanye di seluruh wilayah di Indonesia. Sangat sulit kalau kita tidak menggunakan sistem elektronik, sistem IT-nya," ungkapnya kemudian.

Baca juga: Laporan Dana Kampanye Diharapkan Bukan Cuma Syarat Administrasi Pemilu

Rencananya, lanjut Sandiaga, BPN akan melaporkan dana kampanye ke KPU hari ini pukul 14.00 WIB. Laporan tersebut akan diserahkan dalam bentuk manual.

Seperti diketahui, Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dilakukan paling lambat Kamis (2/5/2018).

LPPDK yang diserahkan kemudian akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU. Selanjutnya, KPU akan mengumumkan hasil audit jika seluruh prosesnya sudah selesai.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum sedang menghitung hasil pemungutan suara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Berikut kami tampilkan hasil penghitungan suara pilpres. Ini adalah data dari laman kpu.go.id per pukul 20.00 Waktu Indonesia Barat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin memperoleh 56,01%. Sementara pasangan calon presiden dan wapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat 43,99%. Dengan TPS yang dihitung 60,21%. #Pilpres2019 #KPU #RealCount
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com