Sandiaga Mengaku Kesulitan Masukan Laporan Dana Kampanye ke IT KPU

Kompas.com - 02/05/2019, 12:40 WIB
Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, di ICE BSD, Tangerang Selatan, Kamis (2/5/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comCalon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, di ICE BSD, Tangerang Selatan, Kamis (2/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengaku tim suksesnya atau Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kesulitan dalam memasukan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) di sistem teknologi informasi (TI) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kita mengalami kesulitan karena sistem aplikasi yang dibangun oleh KPU tentang laporan dana kampanye ternyata tidak bisa digunakan secara optimal," ujar Sandiaga saat ditemui di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan, Kamis (2/5/2019).

Baca juga: KPU: Laporan Dana Kampanye Paling Lambat Diserahkan 2 Mei

Ia menambahkan, sistem TI yang tak optimal tersebut membuat BPN harus melaporkan dana kampanye secara manual. Hal itu, kata Sandiaga, menyulitkan lantaran laporannya harus mencakupi seluruh kegiatan kampanye yang telah dilakukan.

"Konsolidasi ini kan dari beberapa provinsi dan beberapa kegiatan kampanye di seluruh wilayah di Indonesia. Sangat sulit kalau kita tidak menggunakan sistem elektronik, sistem IT-nya," ungkapnya kemudian.

Baca juga: Laporan Dana Kampanye Diharapkan Bukan Cuma Syarat Administrasi Pemilu

Rencananya, lanjut Sandiaga, BPN akan melaporkan dana kampanye ke KPU hari ini pukul 14.00 WIB. Laporan tersebut akan diserahkan dalam bentuk manual.

Seperti diketahui, Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dilakukan paling lambat Kamis (2/5/2018).

LPPDK yang diserahkan kemudian akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU. Selanjutnya, KPU akan mengumumkan hasil audit jika seluruh prosesnya sudah selesai.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sayangkan Rekor Kasus Covid-19, Satgas: Tak Bisa Ditoleransi

Sayangkan Rekor Kasus Covid-19, Satgas: Tak Bisa Ditoleransi

Nasional
Mendes PDTT Tegaskan UU Cipta Kerja Adalah Jawaban Kesulitan BUMDes

Mendes PDTT Tegaskan UU Cipta Kerja Adalah Jawaban Kesulitan BUMDes

Nasional
OTT Bupati Banggai Laut, KPK Juga Tangkap Pihak Swasta

OTT Bupati Banggai Laut, KPK Juga Tangkap Pihak Swasta

Nasional
Ahli Epidemiologi: Ada 4 Indikator untuk Mengukur Keberhasilan Penanganan Pandemi

Ahli Epidemiologi: Ada 4 Indikator untuk Mengukur Keberhasilan Penanganan Pandemi

Nasional
Penyidik Punya Waktu 1x24 Jam Tentukan Status Penahanan Ustaz Maaher

Penyidik Punya Waktu 1x24 Jam Tentukan Status Penahanan Ustaz Maaher

Nasional
Wapres Pastikan Merger Bank Syariah Didukung SDM Mumpuni

Wapres Pastikan Merger Bank Syariah Didukung SDM Mumpuni

Nasional
Wapres Minta Pengusaha Sumbang Inisiatif Tangani Covid-19

Wapres Minta Pengusaha Sumbang Inisiatif Tangani Covid-19

Nasional
Ida Fauziyah, Menteri Keempat yang Terkonfirmasi Positif Covid-19

Ida Fauziyah, Menteri Keempat yang Terkonfirmasi Positif Covid-19

Nasional
Tiga Provinsi Catat Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 1.000, Satgas: Ada Perbedaan Data dengan Pusat

Tiga Provinsi Catat Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 1.000, Satgas: Ada Perbedaan Data dengan Pusat

Nasional
Pasien Positif Covid-19 Tetap Dapat Memilih pada Pilkada, Ini Mekanismenya

Pasien Positif Covid-19 Tetap Dapat Memilih pada Pilkada, Ini Mekanismenya

Nasional
Long Covid Mengintai 'Survivor' Covid-19 Bergejala Sedang hingga Kritis

Long Covid Mengintai "Survivor" Covid-19 Bergejala Sedang hingga Kritis

Nasional
Dorong Akslerasi Potensi, Pemerintah Tak Targetkan Nilai Kontribusi Merger Bank Syariah

Dorong Akslerasi Potensi, Pemerintah Tak Targetkan Nilai Kontribusi Merger Bank Syariah

Nasional
Menkes Terawan Dilaporkan ke Ombudsman karena Tak Respons Desakan Revisi PP tentang Tembakau

Menkes Terawan Dilaporkan ke Ombudsman karena Tak Respons Desakan Revisi PP tentang Tembakau

Nasional
Positif Covid-19, Menaker Ida Fauziyah Disebut Tak Rasakan Keluhan

Positif Covid-19, Menaker Ida Fauziyah Disebut Tak Rasakan Keluhan

Nasional
BNPB Serahkan Bantuan Rp 500 Juta untuk Penanganan Erupsi Gunung Semeru

BNPB Serahkan Bantuan Rp 500 Juta untuk Penanganan Erupsi Gunung Semeru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X