Kuota Haji Ditambah 10.000, Ini Pembagiannya untuk Setiap Provinsi

Kompas.com - 29/04/2019, 18:09 WIB
Umat Islam melakukan tawaf atau berjalan mengelilingi Kakbah di Masjidil Haram, kota suci Mekah, Saudi Arabia, 20 September 2015. Tawaf dilakukan sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji. AP PHOTO / MOSAAB ELSHAMYUmat Islam melakukan tawaf atau berjalan mengelilingi Kakbah di Masjidil Haram, kota suci Mekah, Saudi Arabia, 20 September 2015. Tawaf dilakukan sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji.

KOMPAS.com - Kuota haji Indonesia keberangkatan 2019 ini ditambah sebanyak 10.000 jemaah. Penambahan kuota ini diberikan Pemerintah Arab Saudi per April 2019.

Tambahan 10.000 kuota tersebut terdiri dari 5.000 jemaah haji berdasarkan nomor urut porsi dan 5.000 jemaah untuk haji lansia beserta pendamping.

Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Publik Kementerian Agama (Kemenag) Mastuki mengatakan, kuota tambahan tersebut dibagi untuk setiap provinsi di Indonesia.

Namun, banyaknya tambahan kuota di tiap wilayah tidak semuanya sama.

"Dasar pembagian per provinsi (dilihat) dari jumlah muslim di wilayah tersebut yang dihitung per mil (1/1000)," kata Mastuki saat dihubungi Kompas.com, Senin (29/4/2019) sore.

Baca juga: Calon Jemaah Lansia Dapat Alokasi Khusus dari Tambahan 10.000 Kuota Haji

Selain itu, wilayah yang mempunyai antrian jemaah terlama juga menjadi prioritas penambahan kuota haji tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mastuki menyampaikan, penambahan kuota haji tersebut mulai berlaku untuk keberangkatan 1440 H atau tahun ini.

"Sedang kami siapkan skema anggaran maupun pelaksanaannya," ujar dia.

Berikut rincian lengkap pembagian kuota tambahan berdasarkan provinsi:

  1. Aceh, sebanyak 258 kuota tambahan.
  2. Sumatera Utara, sebanyak 175 kuota tambahan.
  3. Sumatera Barat, sebanyak 377 kuota tambahan.
  4. Riau, sebanyak 295 kuota tambahan.
  5. Jambi, sebanyak 354 kuota tambahan.
  6. Sumatera Selatan, sebanyak 80 kuota tambahan.
  7. Bengkulu, sebanyak 299 kuota tambahan.
  8. Lampung, sebanyak 281 kuota tambahan.
  9. DKI Jakarta, sebanyak 350 kuota tambahan.
  10. Jawa Barat, sebanyak 346 kuota tambahan.
  11. Jawa Tengah, sebanyak 381 kuota tambahan.
  12. Daerah Istimewa Yogyakarta, sebanyak 379 kuota tambahan.
  13. Jawa Timur, sebanyak 436 kuota tambahan.
  14. Bali, sebanyak 354 kuota tambahan.
  15. Nusa Tenggara Barat, sebanyak 398 kuota tambahan.
  16. Nusa Tenggara Timur, sebanyak 295 kuota tambahan.
  17. Kalimantan Barat, sebanyak 236 kuota tambahan.
  18. Kalimantan Tengah, sebanyak 303 kuota tambahan.
  19. Kalimantan Selatan, sebanyak 324 kuota tambahan.
  20. Kalimantan Timur, sebanyak 248 kuota tambahan.
  21. Sulawesi Utara, sebanyak 167 kuota tambahan.
  22. Sulawesi Tengah, sebanyak 250 kuota tambahan.
  23. Sulawesi Selatan, sebanyak 463 kuota tambahan.
  24. Sulawesi Tenggara, sebanyak 315 kuota tambahan.
  25. Maluku, sebanyak 182 kuota tambahan.
  26. Papua, sebanyak 315 kuota tambahan.
  27. Bangka Belitung, sebanyak 266 kuota tambahan.
  28. Banten, sebanyak 325 kuota tambahan.
  29. Gorontalo, sebanyak 197 kuota tambahan.
  30. Maluku Utara, sebanyak 241 kuota tambahan.
  31. Kepulauan Riau, sebanyak 210 kuota tambahan.
  32. Sulawesi Barat, sebanyak 315 kuota tambahan.
  33. Papua Barat, sebanyak 226 kuota tambahan.
  34. Kalimantan Utara, sebanyak 359 kuota tambahan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Luar Jawa-Bali: Pintu Masuk Kedatangan Internasional Jalur Udara, Laut dan Darat Dibatasi

PPKM Luar Jawa-Bali: Pintu Masuk Kedatangan Internasional Jalur Udara, Laut dan Darat Dibatasi

Nasional
Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru, Ini Pertimbangan Pemerintah

Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru, Ini Pertimbangan Pemerintah

Nasional
PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Luhut: Ada Revisi Inmendagri dan SE

PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Luhut: Ada Revisi Inmendagri dan SE

Nasional
Sidang Perdana Azis Syamsuddin: Didakwa Suap, Diingatkan Tak Dekati Hakim

Sidang Perdana Azis Syamsuddin: Didakwa Suap, Diingatkan Tak Dekati Hakim

Nasional
Hillary Lasut Akui Kirim Surat Batalkan Permohonan Ajudan dari TNI

Hillary Lasut Akui Kirim Surat Batalkan Permohonan Ajudan dari TNI

Nasional
Aturan PPKM Level 3 Nataru Batal, Ini yang Bakal Diterapkan

Aturan PPKM Level 3 Nataru Batal, Ini yang Bakal Diterapkan

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

Nasional
Pengacara Nilai Tuntutan Hukuman Mati untuk Heru Hidayat Berlebihan

Pengacara Nilai Tuntutan Hukuman Mati untuk Heru Hidayat Berlebihan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Situasi Covid-19 Terbaru Jelang Berakhirnya PPKM Luar Jawa-Bali | Survei Indikator tentang 5 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik

[POPULER NASIONAL] Situasi Covid-19 Terbaru Jelang Berakhirnya PPKM Luar Jawa-Bali | Survei Indikator tentang 5 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Alasan Jaksa Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Nasional
KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

Nasional
Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Nasional
Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Nasional
Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.