Tak Ada Tenaga Medis yang Disiapkan untuk Penyelenggara Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengatakan, tidak ada tenaga medis yang disiapkan khusus untuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang bertugas di TPS.

Penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara cenderung lebih memperhatikan soal keamanan.

"Tenaga medis memang setahu saya tidak menjadi hal yang secara teknis disiapkan khusus," kata Afif dalam diskusi Silent Killer Pemilu Serentak 2019 di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (27/4/2019).

"Yang menjadi perhatian kita biasanya memang soal keamanan dan itu memang diatur. Kalau kesehatan setahu saya memang tidak secara spesifik diberikan," sambungnya.

Baca juga: Anggota KPPS Meninggal Dunia Bertambah Jadi 119

Menurut Afif, tidak ada asuransi untuk pengawas pemilu ad hoc atau tingkat bawah.

Hal ini sebelumnya pernah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR dan pemerintah, tetapi kemudian tidak disetujui.

Menegaskan pernyataan Afif, Ketua KPU Arief Budiman menyebut, pihaknya pernah mengajukan pengadaan asuransi untuk penyelenggara pemilu tingkat bawah, tapi kemudian ditolak.

KPU juga sempat mengusulkan supaya besaran honor penyelenggra pemilu ad hoc ditingkatkan, tetapi hal ini juga tak disetujui.

"Pokoknya waktu pembahasan semua oke, begitu dibahas lebih detail, enggak bisa. Jadi miris sebenarnya, hati kecil saya menangis," ujar Arief.

Arief menduga, penolakan usulan ini disebabkan karena keterbatasan anggaran.

Namun demikian, saat ini pihaknya bersama Kementerian Keuangan tengah memformulasikan santunan bagi penyelenggara pemilu ad hoc yang meninggal dunia dan sakit. Tetapi, besaran uang santunan belum ditentukan.

"Saya minta minggu ini selesai sehingga minggu depan sudah bisa dieksekusi. Karena ini tak mudah, kita harus cek masing-masing orang, bener enggak (meninggal dunia atau sakit), ahli warisnya siapa. Ini butuh waktu juga," kata Arief.