Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemilu Belum Usai, KPU Diminta Tak Buru-buru Evaluasi Sistem Pemilu Serentak

Kompas.com - 27/04/2019, 13:13 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah meminta KPU tak terburu-buru mengevaluasi Pemilu serentak 2019. Apalagi, pemilu belum selesai.

Meski pemungutan suara sudah dilakukan pada 17 April, tetapi sampai saat ini proses rekapitulasi suara masih berlangsung secara berjenjang.

"Lebih baik KPU dan Bawaslu fokus saja pada proses rekapitulasi suara," kata Ferry dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (27/4/2019).

Baca juga: Situng KPU 40,91 Persen: Jokowi-Maruf 56,29 Persen, Prabowo-Sandiaga 43,71 Persen

Hal ini disampaikan Ferry menanggapi pernyataan sejumlah komisioner KPU di media yang menyebut bahwa sistem pilkada serentak cukup digelar untuk sekali ini saja.

Ia menyesalkan pernyataan tersebut. Menurut dia, pernyataan itu justru menandakan bahwa KPU sudah menyerah walau proses pemilu belum usai.

"Jangan belum selesai pemilu sudah dievaluasi. Kesannya KPU angkat tangan," kata dia.

Ferry menilai, akan lebih baik jika evaluasi terkait pemilu serentak yang membuat ratusan petugas meninggal dunia diserahkan saja kepada organisasi pemantau pemilu.

Hal serupa disampaikan caleg PSI Andy Budiman dalam kesempatan yang sama. Menurut dia, KPU harusnya tak buru-buru meminta sistem pemilu serentak diubah.

Andi mengatakan, pemilu serentak memang adalah sesuatu yang baru bagi Indonesia. Oleh karena itu, wajar jika terdapat banyak persoalan teknis.

Namun, ia meyakini perbaikan bisa dilakukan.

"Sama seperti di perusahaan. Kalau persoalannya beban kerja, solusinya kan bukan sistemnya yang diganti. Tapi tambah orang, tambah personel," kata dia.

Baca juga: Hasil Situng Sementara KPU 35,85 Persen, Jokowi-Maruf Masih Unggul di Jakarta

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi sebelumnya mengatakan, pemilu serentak cukup menjadi yang pertama dan terakhir.

Sebab, perhelatan demokrasi itu telah melampaui batas fisik petugas dan secara teknis melampaui kapasitas KPU dalam mempersiapkan logistik.

"Saya ingin mengulangi bahwa pemilu serentak yang kita laksanakan model seperti kemarin, itu bagi saya cukup yang pertama dan terakhir," ujar Pramono dalam sarasehan refleksi pemilu di Digilib Cafe, Fisipol UGM, Jumat (26/04/2019).

Pramono mengatakan, secara fisik, pelaksanaan pemilu serentak dengan model seperti 17 April 2019 telah melampaui batas kemampuan rata-rata manusia Indonesia.

Dari data KPU, sampai kemarin, petugas KPPS yang meninggal dunia mencapai 225 orang. Sedangkan petugas KPPS yang jatuh sakit sebanyak 1.470 orang.

Ini belum termasuk petugas dari Bawaslu dan kepolisan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com