Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Masyarakat Sipil: Hingga Kamis 25 April, Ada 680 Temuan Kesalahan Rekapitulasi di Situng

Kompas.com - 25/04/2019, 17:49 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil temuan Koalisi Masyarakat Sipil menunjukkan ada 680 kesalahan pada proses rekapitulasi suara melalui Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), per Kamis (25/4/2019), pada pukul 07.30 WIB.

Pemantauan dilakukan oleh Mata Rakyat Indonesia yang menerjunkan 20 orang untuk memverifikasi formulir C1 Pilpres yang diunggah ke Situng.

Sekjen Mata Rakyat Indonesia Bayu Adi Permana mengungkapkan, terdapat 218 temuan formulir C1 tertukar pada Situng misalnya, formulir C1 Pilpres tertukar dengan C1 untuk Pileg.

"Kita menemukan ada 218 temuan dengan status C1 ini tertukar," kata Bayu saat konferensi pers di Upnormal Coffee Roasters Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis.

Baca juga: Hingga Kamis 25 April, Koalisi Masyarakat Sipil Temukan 708 Kesalahan Rekapitulasi Suara Pemilu

Kemudian, terdapat 196 temuan perihal C1 yang salah input ke dalam sistem tersebut.

Bayu menuturkan, C1 yang diunggah sudah tepat dari informasi mengenai TPS hingga provinsi, tetapi data yang dimasukkan salah.

Dari kesalahan memasukkan data tersebut, Bayu mengatakan, temuan Mata Rakyat Indonesia menunjukkan bahwa kedua kandidat Pilpres dirugikan.

"Temuan kami ternyata yang dirugikan enggak cuman 02 tapi dari 01 juga dirugikan," tuturnya.

Baca juga: Rekapitulasi Suara Nasional Belum Bisa Dimulai Hari Ini

Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi saat konferensi pers di Upnormal Coffee Roasters Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019). KOMPAS.com/Devina Halim Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi saat konferensi pers di Upnormal Coffee Roasters Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

Lalu, mereka juga menemukan 151 kasus di mana formulir C1 tidak dilampirkan. Lalu, sebanyak 106 kasus formulir C1 buram atau terlipat atau tidak jelas.

Selain itu, 6 kasus formulir C1 yang tidak menyertakan angka. Terakhir, mereka juga menemukan 3 kasus formulir C1 tercoret atau salah tulis.

Hal itu ditemukan dari hasil pemantauan melalui media massa, pada Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), dan di lapangan.

Kompas TV KPU meminta penyebaraan berita bohong soal kecurangan dalam sistem informasi penghitungan suara atau situng KPU dihentikan. Komisioner KPU, Ilham Saputra menyatakan kesalahan pemasukan data di 5 tps yang dilaporkan sudah diperbaiki. KPU juga bakal membuka pusat pelaporan bagi warga yang hendak memberikan laporan terkait situng yang dilakukan KPU.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com