Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN Undang BPN Pantau "War Room" Rekapitulasi Suara

Kompas.com - 25/04/2019, 09:19 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya mengundang Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk memantau war room mereka.

Hal itu, kata Hasto, dilakukan sebagai bentuk transparansi TKN dalam merekapitulasi suara Pilpres 2019 di hadapan BPN.

Namun, Hasto mengatakan, setelah mengundang BPN, TKN juga ingin melihat war room milik BPN dan disaksikan bersama media.

"Baik pusat rekapitulasi JAMIN yang dilakukan TKN Jokowi-KH Ma'ruf Amin maupun Badan Saksi Pemilu Nasional PDI-P mengundang perwakilan BPN untuk melihat sistem rekapitulasi kami berdasarkan dokumen otentik C1," kata Hasto melalui keterangan tertulis.

"Kami undang lima personel, dua dari BPN, dan tiga dari pengamat politik, disaksikan oleh media dan perwakilan mahasiswa, melihat pusat hitung suara kami. Setelah itu giliran kami ke pusat hitung BPN. Biar rakyat tahu, mana yang klaim dengan bukti dan mana yang memprovokasi," lanjut Sekjen PDI-P itu.

Baca juga: BPN Rahasiakan Lokasi Penghitungan Real Count, Ini Penjelasan Fadli Zon

Ia menyatakan, tantangan tersebut merupakan respons TKN atas masifnya klaim BPN ihwal kemenangan Prabowo-Sandi berdasarkan hasil penghitungan mereka.

Namun, kata Hasto, klaim tersebut selalu disampaikan tanpa data penunjang yang bisa dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.

"BPN juga tidak kompak menyebutkan tempat rekapitulasi dilakukan. Karena itulah, wajar apabila publik menuduh bahwa klaim kemenangan yang dilakukan hanyalah tindakan provokasi tanpa bukti. Stop klaim menang sepihak tanpa hasil rekapitulasi," tutur Hasto.

"Sikap BPN yang tidak mau transparan dalam rekapitulasi, tidak bersedia diaudit, dan klaim sepihak kemenangan tanpa bukti hanyalah bukti kuatnya indikasi kebohongan dalam politik," lanjut dia.

Baca juga: BPN Rahasiakan Lokasi Penghitungan Real Count, Ini Penjelasan Fadli Zon

Juru Bicara BPN Andre Rosiade sebelumnya menyebutkan, pihaknya terus melakukan penghitungan real count internal Pilpres 2019.

Hanya, penghitungan suara itu sengaja dilakukan di lokasi yang menurutnya tak gampang diakses.

"Real count terus dilakukan oleh DPP Partai Gerindra dan BPN. Mengenai lokasi tentu kami tempatkan di lokasi yang aman dan tidak gampang diakses pihak yang tidak berkepentingan," kata Andre kepada Kompas.com, Selasa (23/4/2019).

Andre beralasan, ada dokumen penting seperti C1 yang harus dijaga.

Baca juga: TKN: Kalau BPN Tutupi Data Real Count, Kami Khawatir Sebenarnya Memang Tak Ada

Pada Senin kemarin, Andre sempat menyebut bahwa real count dipusatkan di Kantor DPP Partai Gerindra di Jalan RM Harsono, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Namun, saat Kompas.com mencoba meliput kegiatan tersebut hari ini, Selasa, kantor DPP Gerindra tampak sepi.

Masuk ke dalam gedung, Kompas.com pun bertemu dengan petugas penerima tamu.

Petugas tersebut menyatakan bahwa di DPP Gerindra tidak ada sama sekali kegiatan penghitungan real count Prabowo-Sandiaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com