BPN Rahasiakan Lokasi Penghitungan Real Count, Ini Penjelasan Fadli Zon

Kompas.com - 24/04/2019, 15:55 WIB
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon, mengatakan, lokasi rekapitulasi suara yang dilakukan tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, berpindah-pindah.

Alasannya, menurut Fadli, BPN ingin menjaga keamanan tempat rekapitulasi. 

"Ada di beberapa tempat, di Kertanegara ada, di DPP ada pengumpulan-pengumpulan C1 dan bukti-bukti. Salah satu alasannya security, karena itu berpindah-pindah," kata Fadli saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Baca juga: Fadli Zon Ragukan Hasil Real Count KPU


Fadli mengatakan, BPN tak ingin mempublikasi lokasi penghitungan real count lantaran khawatir peretasan sistem. 

"Begitu Anda kasih tahu di mana langsung itu dihack, langsung itu diretas. Itu terjadi berkali-kali," ujarnya.

"Kita gampang. Saya bisa kasih Anda kalau untuk kebutuhan foto, ada orang lagi kerja, itu banyak. Di beberapa tempat," imbuhnya.

Selanjutnya, Fadli mengatakan, BPN akan membuka proses rekapitulasi suara pada waktu yang tepat.

"Saya kira itu akan menjadi salah satu consideran kita karena kita sangat yakin bahwa Prabowo-Sandi menang," pungkasnya.

Baca juga: BPN Prabowo-Sandiaga Rahasiakan Lokasi Penghitungan Real Count

Sebelumnya, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Andre Rosiade menyebutkan, pihaknya terus melakukan penghitungan  real count internal pilpres 2019.

Hanya saja, penghitungan suara itu sengaja dilakukan di lokasi yang menurutnya tak gampang diakses.

" Real count terus dilakukan oleh DPP PartaiGerindra dan BPN. Mengenai lokasi tentu kami tempatkan di lokasi yang aman dan tidak gampang diakses pihak yang tidak berkepentingan," kata Andre kepada Kompas.com, Selasa (23/4/2019).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Seleksi Jabatan di Kemenag, Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara

Kasus Seleksi Jabatan di Kemenag, Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara

Nasional
Montir Pembuat Pesawat dari Barang Bekas Diundang ke Istana

Montir Pembuat Pesawat dari Barang Bekas Diundang ke Istana

Nasional
ICW Desak Revisi UU Tipikor, Salah Satunya Hapus Pasal Hukuman Mati

ICW Desak Revisi UU Tipikor, Salah Satunya Hapus Pasal Hukuman Mati

Nasional
Susi Pudjiastuti: Kapal Asing Boleh Lewat Natuna, tetapi Tidak untuk Colong Ikan

Susi Pudjiastuti: Kapal Asing Boleh Lewat Natuna, tetapi Tidak untuk Colong Ikan

Nasional
Beda dengan Airlangga, Moeldoko Akui Buruh Belum Puas dengan Omnibus Law

Beda dengan Airlangga, Moeldoko Akui Buruh Belum Puas dengan Omnibus Law

Nasional
Temui Wapres, Pimpinan DPD Tekankan Pentingnya Pemekaran Papua

Temui Wapres, Pimpinan DPD Tekankan Pentingnya Pemekaran Papua

Nasional
6 Alasan KSPI Tolak Rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

6 Alasan KSPI Tolak Rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Nasional
Dikritik PKS karena Sering Kunjungan ke Luar Negeri, Ini Jawaban Prabowo

Dikritik PKS karena Sering Kunjungan ke Luar Negeri, Ini Jawaban Prabowo

Nasional
Soal KAS dan Sunda Empire, Kemendagri Minta Publik Tak Mudah Percaya

Soal KAS dan Sunda Empire, Kemendagri Minta Publik Tak Mudah Percaya

Nasional
Kemendagri Dukung Usulan BNN soal Sinergi Pengawasan Narkoba di Perbatasan

Kemendagri Dukung Usulan BNN soal Sinergi Pengawasan Narkoba di Perbatasan

Nasional
KSPI Duga Pemerintah Berupaya Hapus Pesangon lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

KSPI Duga Pemerintah Berupaya Hapus Pesangon lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Nasional
Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

Nasional
Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Nasional
Fadli Zon Sebut Sandiaga Punya Modal Politik yang Tinggi untuk Maju Pilpres 2024

Fadli Zon Sebut Sandiaga Punya Modal Politik yang Tinggi untuk Maju Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X