TKN Undang BPN Pantau "War Room" Rekapitulasi Suara

Hal itu, kata Hasto, dilakukan sebagai bentuk transparansi TKN dalam merekapitulasi suara Pilpres 2019 di hadapan BPN.

Namun, Hasto mengatakan, setelah mengundang BPN, TKN juga ingin melihat war room milik BPN dan disaksikan bersama media.

"Baik pusat rekapitulasi JAMIN yang dilakukan TKN Jokowi-KH Ma'ruf Amin maupun Badan Saksi Pemilu Nasional PDI-P mengundang perwakilan BPN untuk melihat sistem rekapitulasi kami berdasarkan dokumen otentik C1," kata Hasto melalui keterangan tertulis.

"Kami undang lima personel, dua dari BPN, dan tiga dari pengamat politik, disaksikan oleh media dan perwakilan mahasiswa, melihat pusat hitung suara kami. Setelah itu giliran kami ke pusat hitung BPN. Biar rakyat tahu, mana yang klaim dengan bukti dan mana yang memprovokasi," lanjut Sekjen PDI-P itu.

Ia menyatakan, tantangan tersebut merupakan respons TKN atas masifnya klaim BPN ihwal kemenangan Prabowo-Sandi berdasarkan hasil penghitungan mereka.

Namun, kata Hasto, klaim tersebut selalu disampaikan tanpa data penunjang yang bisa dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.

"BPN juga tidak kompak menyebutkan tempat rekapitulasi dilakukan. Karena itulah, wajar apabila publik menuduh bahwa klaim kemenangan yang dilakukan hanyalah tindakan provokasi tanpa bukti. Stop klaim menang sepihak tanpa hasil rekapitulasi," tutur Hasto.

"Sikap BPN yang tidak mau transparan dalam rekapitulasi, tidak bersedia diaudit, dan klaim sepihak kemenangan tanpa bukti hanyalah bukti kuatnya indikasi kebohongan dalam politik," lanjut dia.

Juru Bicara BPN Andre Rosiade sebelumnya menyebutkan, pihaknya terus melakukan penghitungan real count internal Pilpres 2019.

Hanya, penghitungan suara itu sengaja dilakukan di lokasi yang menurutnya tak gampang diakses.

"Real count terus dilakukan oleh DPP Partai Gerindra dan BPN. Mengenai lokasi tentu kami tempatkan di lokasi yang aman dan tidak gampang diakses pihak yang tidak berkepentingan," kata Andre kepada Kompas.com, Selasa (23/4/2019).

Andre beralasan, ada dokumen penting seperti C1 yang harus dijaga.

Pada Senin kemarin, Andre sempat menyebut bahwa real count dipusatkan di Kantor DPP Partai Gerindra di Jalan RM Harsono, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Namun, saat Kompas.com mencoba meliput kegiatan tersebut hari ini, Selasa, kantor DPP Gerindra tampak sepi.

Masuk ke dalam gedung, Kompas.com pun bertemu dengan petugas penerima tamu.

Petugas tersebut menyatakan bahwa di DPP Gerindra tidak ada sama sekali kegiatan penghitungan real count Prabowo-Sandiaga.