Habis Pemilu, Terbitlah Tudingan Curang...

Irfan mengatakan, bukti ini berasal dari pengaduan masyarakat yang masuk ke hotline TKN Jokowi-Ma'ruf.

Sejak dibuka pada 9 April 2019, kata Irfan, ada 25.000 pengaduan masyarakat terkait masalah penyelenggaraan pemilu. Saat ini, TKN Jokowi-Ma'ruf sedang mengklasifikasi jenis pelanggarannya.

"Kami berupaya sedapat mungkin menyampaikan laporan terhadap pengaduan tersebut. Baik (kecurangan) itu (dilakukan) oleh simpatisan pendukung 02 dan yang menguntungkan 02. Artinya kerugian ada di kami," kata Irfan.

Siapa yang curang?

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mempertanyakan tudingan kecurangan itu.

Dia mempertanyakan siapa yang melakukan kecurangan seperti terus dinarasikan oleh pihak tertentu pasca-pemilu.

"Kalau dibilangnya curang, siapa yang mencurangi?" ujar Moeldoko.

Sebab, kecurangan tidak hanya dialami oleh satu kubu saja. Moeldoko, yang juga Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf ini, mengatakan, banyak laporan soal adanya peristiwa pada Pemilu 2019 yang merugikan kubu Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Fadli Zon Usul DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu

Namun, dia menganggap tidak ada pemilu yang sempurna. Kejadian sporadis ini diharapkan bisa diselesaikan sesuai melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Jaminan dari KPU

Seiring kencangnya tudingan kecurangan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) angkat bicara. Ketua KPU Arief Budiman menjamin pihaknya tidak akan melakukan kecurangan.

Dia menanggapi kejadian salah input rekapitulasi hasil penghitungan suara dari C1 ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng).

Menurut Arief, hal itu bukan upaya untuk berbuat curang melainkan human error.

"Saya tegaskan tidak ada niat untuk curang. Kalau terjadi kesalahan input, itu saya menduga murni karena kesalahan human error," ujar Arief.

Baca juga: TKN Jokowi-Maruf Mengaku Terima Hampir 25.000 Aduan Kecurangan Pemilu

Pada Rabu (24/4/2019), mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mendatangi Kantor KPU.

Ia hadir bersama sejumlah tokoh lain seperti putri Presiden ke-4 RI Abdurahman Wahid, Alissa Wahid, dan Ahli Statistik IPB Asep Syaifuddin. Mereka menamakan diri sebagai Gerakan Suluh Kebangsaan.

Tujuan mereka datang ke KPU karena merasa risih dengan narasi kecurangan yang selama ini diulang terus.