Pasukan Brimob Daerah Dikirim ke Jakarta, Ini 5 Faktanya

Kompas.com - 24/04/2019, 17:01 WIB
Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono menyalami satu persatu personel Brimob yang dikirim untuk pengamana di Kantor KPU Jakarta, kemarin. DOK Polda Kalbar Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono menyalami satu persatu personel Brimob yang dikirim untuk pengamana di Kantor KPU Jakarta, kemarin.

KOMPAS.com - Kabar mengenai pengiriman ratusan personel Brimob ke DKI Jakarta mendapatkan perhatian sendiri di masyarakat. Pengiriman pasukan ini berasal dari beberapa kepolisian daerah di Indonesia.

Disebutkan, pasukan tersebut dikirim untuk turut mengamankan Jakarta pasca-pemungutan suara Pemilu 2019 yang telah berlangsung pada Rabu (17/4/2019) lalu.

Terlebih lagi, penetapan hasil akhir pesta demokrasi ini akan dilakukan di Jakarta.

Berikut lima fakta mengenai pengiriman pasukan kepolisian ini.


1. Berbagai satuan

Ratusan pasukan kepolisian yang dikirimkan ke Jakarta ini berasal dari beberapa daerah seperti Polda Maluku, Polda Kalimantan Barat (Kalbar), Polda Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tiga kepolisian daerah tersebut masing-masing mengirimkan dua Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau 200 personel.

Baca juga: Kapolda Maluku: Pengiriman 2 SKK Brimob untuk Antisipasi Keamanan Ibu Kota Negara

2. Beda hari

Ratusan pasukan kepolisian dari Polda Maluku diterbangkan menggunakan pesawat komersial dari Bandara Internasional Pattimura Ambon pada Senin (22/4/2019) lalu.

Sedangkan, Pasukan Brimob Polda Kalbar diberangkatkan pada Senin (22/4/2019) dan Brimob Polda NTT dikirim ke Jakarta pada Selasa (23/4/2019).

Seluruh pasukan yang dikirimkan ini akan melaksanakan tugas bawah kendali operasi (BKO) di Polda Metro Jaya, dalam rangka operasi Mantab Brata Pengamanan Pemilu 2019.

Baca juga: Pengamanan Ibu Kota Kembali Diperkuat, 200 Personel Brimob NTT Dikirim ke Jakarta

3. Permintaan Mabes Polri

Kapolda Maluku Irjen Pol Royke Lumowa mengatakan, pengerahan ratusan pasukan Brimob tersebut adalah permintaan langsung dari Mabes Polri.

Menteri Koordinator dan Politik Hukum Wiranto menyampaikan, pemindahan pasukan ini berdasarkan analisis kerawanan suatu daerah. Sehingga, para pasukan yang dikirimkan tersebut dapat mempertebal kekuatan yang telah ada di daerah itu.

Namun, hal tersebut tak serta merta mengartikan bahwa terdapat kerawanan kemanaan daerah Jakarta.

Baca juga: Polri: Pasukan Brimob Nusantara Ke Jakarta untuk Antisipasi Penetapan Rekapitulasi Suara Resmi

4. Menjaga keamanan Jakarta

Pengiriman pasukan ini diklaim akan membantu keamanan aparat lain di Jakarta dalam hal antisipasi segala kemungkinan yang tidak diinginkan ketika penetapan hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selain itu, disebutkan pasukan ini akan dipusatkan di kawasan sekitar Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

Baca juga: 200 Personel Brimob Polda Kalbar Bantu Amankan Jakarta Pascapemilu

5. Pernah dilakukan

Sebelumnya, pengiriman pasukan Brimob ke Ibu Kota Tanah Air pernah dilakukan. Salah satunya saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta beberapa waktu lalu.

Menteri Koordinator Publik Hukum dan Keamanan Wiranto meminta masyarakat untuk tidak meributkan pengiriman pasukan kepolisian ini.

"Itu biasa, enggak usah diributkan kalau ada kebijakan memindahkan pasukan dari sini ke sana, dari sana ke sini," ujar Wiranto, Selasa (23/4/2019) lalu.

Baca juga: Soal Pengerahan Brimob ke Jakarta, Wiranto Bilang Enggak Usah Diributkan...



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Nasional
Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Nasional
Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Nasional
Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Nasional
Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Nasional
Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

Nasional
Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasional
Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Nasional
Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Nasional
'Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai'

"Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai"

Nasional
Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Nasional
Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Nasional
Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Nasional

Close Ads X