Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Publik Harus Beri Dukungan dan Kepercayaan kepada KPU

Kompas.com - 24/04/2019, 13:45 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga perwakilan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Kemanusiaan, Erry Riyana Hardjapamekas, mengajak masyarakat memberi dukungan dan kepercayaan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dengan demikian, KPU dapat bekerja secara optimal, objektif serta transparan dalam penghitungan suara Pemilu 2019.

Mantan Pimpinan KPK, Erry Riyana Hardjapamekas, saat ditemui di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2015).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Mantan Pimpinan KPK, Erry Riyana Hardjapamekas, saat ditemui di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2015).
Ia mengingatkan, agar segala dugaan dan persoalan terkait pemilu diselesaikan melalui jalur hukum.

Baca juga: Pemilu 2019 Diakui Dunia, Kenapa Framing-nya Menjadi Pemilu Kotor?

“Kita selesaikan secara hukum bila ada manipulasi data dan korupsi politik dalam bentuk apapun, oleh siapa pun dan pihak mana pun. Kita dukung kawal dan awasi kerja besar KPU. Laporkan setiap dugaan penyimpangan kepada Bawaslu, DKPP dan aparat penegak hukum," kata Erry, melalui keterangan tertulis, Rabu (24/4/2019).

Ia menyesalkan upaya-upaya delegitimasi terhadap penyelenggara pemilu yang saat ini dilakukan sejumlah pihak. Apalagi, upaya tersebut dilakukan di tengah duka atas meninggalnya 119 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). 

Baca juga: Wiranto Minta Masyarakat Tak Terhasut Informasi soal Konspirasi Pemilu

Wakil Ketua KPK periode 2003-2007 ini juga mengajak seluruh elemen masyarakat kembali merajut persatuan bangsa pasca pemungutan suara Pemilihan Umum 2019.

“Masih banyak agenda besar pembangunan bangsa yang harus diselesaikan bersama-sama. Mulai dari memberantas korupsi, membangun warga yang tertib hukum dan beretika, reformasi lanjutan dalam pelayanan publik dan penegakan hukum,” ujar Erry Riyana.


 


 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com