"Pemilu 2019 Diakui Dunia, Kenapa 'Framing'-nya Menjadi Pemilu Kotor?"

Kompas.com - 24/04/2019, 08:09 WIB
Warga memegang kertas suara yang telah dicoblos saat pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2019 di TPS 024, Ciloang, Serang, Banten, Minggu (21/4/2019). Menurut keterangan Komisioner KPU Banten, Eka Satyalaksmana pihaknya melangsungkan PSU di 10 TPS di Banten akibat terjadi penyimpangan antara lain adanya pemilih yang mencoblos dari luar daerah tanpa membawa formulir A5 dan melakukan pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan. ANTARA FOTO/Weli Ayu Rejeki/af/hp.ANTARA FOTO/WELI AYU REJEKI Warga memegang kertas suara yang telah dicoblos saat pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2019 di TPS 024, Ciloang, Serang, Banten, Minggu (21/4/2019). Menurut keterangan Komisioner KPU Banten, Eka Satyalaksmana pihaknya melangsungkan PSU di 10 TPS di Banten akibat terjadi penyimpangan antara lain adanya pemilih yang mencoblos dari luar daerah tanpa membawa formulir A5 dan melakukan pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan. ANTARA FOTO/Weli Ayu Rejeki/af/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Program Tim Kampanye Nasional ( TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Aria Bima, menyayangkan ada pihak-pihak yang mendiskreditkan pelaksanaan Pemilu 2019.

Padahal, kata dia, pemilu kali ini mendapatkan apresiasi dari dunia.

"Kami sayangkan hasutan kepada rakyat pada pelaksanaan pemilu kali ini yang seluruh dunia mengakui ini adalah pemilu yang luar biasa keberhasilannya. Kenapa framing-nya kemudian menjadi pemilu yang begitu kotor?" ujar Aria di Posko Cemara, Menteng, Selasa (23/4/2019).

TKN Jokowi-Ma'ruf khawatir tudingan bahwa pemilu curang akan menimbulkan pandangan negatif terhadap Indonesia.


Baca juga: Pemilu 2019 dalam Pusaran Hoaks, Bukti Lemahnya Literasi Digital?

Politisi Aria Bima saat ditemui di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2019). KOMPAS.com/Devina Halim Politisi Aria Bima saat ditemui di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2019).
Indonesia akan dinilai tidak mampu menjalankan pesta demokrasi untuk memilih kepala negara dan wakil rakyatnya.

Beberapa waktu lalu, calon presiden petahana Joko Widodo mengaku menerima telepon dari kepala negara dan kepala pemerintahan sejumlah negara terkait Pemilu 2019.

Mereka yang menghubungi, seperti yang disebutkan Jokowi, adalah Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Telepon tersebut diterima Jokowi sebagai Presiden RI.

Baca juga: Imbauan Setara Institute untuk Elite Parpol setelah Pemilu 2019

Aria juga berpendapat, dugaan kecurangan yang terjadi dalam pemilu ini tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Menurut dia, ini hanya kejadian sporadis yang tidak diorganisasi.

Aria mengatakan, kejadian seperti ini pasti ada pada setiap pemilu. Oleh karena itu, ia menilai, tudingan bahwa Pemilu 2019 penuh kecurangan adalah hal berlebihan.

"Kemudian yang lebih konyol lagi adalah ajakan untuk tidak percaya kepada KPU, kepada MK, dan ingin melakukan people power," kata Aria.

Baca juga: Pimpinan Parpol di Mataram Deklarasi Jaga Keamanan Pasca-Pemilu 2019

Sebelumnya, sejumlah tokoh pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melontarkan kritik terkait pelaksanaan pemilu.

Salah satunya adalah Bambang Widjojanto yang menyampaikan pendapatnya tentang pelaksanaan pemilihan presiden dan pemungutan suara pada 17 April 2019.

"Pemilu kali ini oleh pengamat disebut pemilu terburuk pascareformasi," ujar Bambang.

Menurut mantan anggota tim sukses Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI itu, pemilu kali ini tidak memenuhi asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta tidak memenuhi prinsip jujur dan adil (jurdil).

Selain itu, Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo, juga menilai bahwa penyelenggaraan Pemilu 2019 dilaksanakan jauh dari nilai jujur, adil, dan transparan.

"Kami menilai pemilu sekarang tidak jujur, tidak transparan, dan tidak adil," ujar Hashim.

DOK KOMPAS Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Indonesia 1955-2014

 



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Close Ads X