"Pemilu 2019 Diakui Dunia, Kenapa 'Framing'-nya Menjadi Pemilu Kotor?"

Kompas.com - 24/04/2019, 08:09 WIB
Warga memegang kertas suara yang telah dicoblos saat pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2019 di TPS 024, Ciloang, Serang, Banten, Minggu (21/4/2019). Menurut keterangan Komisioner KPU Banten, Eka Satyalaksmana pihaknya melangsungkan PSU di 10 TPS di Banten akibat terjadi penyimpangan antara lain adanya pemilih yang mencoblos dari luar daerah tanpa membawa formulir A5 dan melakukan pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan. ANTARA FOTO/Weli Ayu Rejeki/af/hp. ANTARA FOTO/WELI AYU REJEKIWarga memegang kertas suara yang telah dicoblos saat pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2019 di TPS 024, Ciloang, Serang, Banten, Minggu (21/4/2019). Menurut keterangan Komisioner KPU Banten, Eka Satyalaksmana pihaknya melangsungkan PSU di 10 TPS di Banten akibat terjadi penyimpangan antara lain adanya pemilih yang mencoblos dari luar daerah tanpa membawa formulir A5 dan melakukan pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan. ANTARA FOTO/Weli Ayu Rejeki/af/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Program Tim Kampanye Nasional ( TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Aria Bima, menyayangkan ada pihak-pihak yang mendiskreditkan pelaksanaan Pemilu 2019.

Padahal, kata dia, pemilu kali ini mendapatkan apresiasi dari dunia.

"Kami sayangkan hasutan kepada rakyat pada pelaksanaan pemilu kali ini yang seluruh dunia mengakui ini adalah pemilu yang luar biasa keberhasilannya. Kenapa framing-nya kemudian menjadi pemilu yang begitu kotor?" ujar Aria di Posko Cemara, Menteng, Selasa (23/4/2019).

TKN Jokowi-Ma'ruf khawatir tudingan bahwa pemilu curang akan menimbulkan pandangan negatif terhadap Indonesia.

Baca juga: Pemilu 2019 dalam Pusaran Hoaks, Bukti Lemahnya Literasi Digital?

Politisi Aria Bima saat ditemui di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2019). KOMPAS.com/Devina Halim Politisi Aria Bima saat ditemui di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2019).
Indonesia akan dinilai tidak mampu menjalankan pesta demokrasi untuk memilih kepala negara dan wakil rakyatnya.

Beberapa waktu lalu, calon presiden petahana Joko Widodo mengaku menerima telepon dari kepala negara dan kepala pemerintahan sejumlah negara terkait Pemilu 2019.

Mereka yang menghubungi, seperti yang disebutkan Jokowi, adalah Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Telepon tersebut diterima Jokowi sebagai Presiden RI.

Baca juga: Imbauan Setara Institute untuk Elite Parpol setelah Pemilu 2019

Aria juga berpendapat, dugaan kecurangan yang terjadi dalam pemilu ini tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Menurut dia, ini hanya kejadian sporadis yang tidak diorganisasi.

Aria mengatakan, kejadian seperti ini pasti ada pada setiap pemilu. Oleh karena itu, ia menilai, tudingan bahwa Pemilu 2019 penuh kecurangan adalah hal berlebihan.

"Kemudian yang lebih konyol lagi adalah ajakan untuk tidak percaya kepada KPU, kepada MK, dan ingin melakukan people power," kata Aria.

Baca juga: Pimpinan Parpol di Mataram Deklarasi Jaga Keamanan Pasca-Pemilu 2019

Sebelumnya, sejumlah tokoh pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melontarkan kritik terkait pelaksanaan pemilu.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Tanggapi Protes Imam Nahrawi, KPK Sebut Kerabat Tersangka Boleh Jenguk Kecuali...

Nasional
Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Nasional
Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X