Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Kalau Pasukan Turun Harus Merasa Nyaman, Jangan Ketakutan

Kompas.com - 23/04/2019, 12:58 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, instruksi Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet agar aparat terus menjaga stabilitas keamanan pascapemilu adalah arahan yang wajar.

"Kan mengingatkan, situasi abis pemilu, kondisi seperti ini kan perlu semuanya mewaspadai. Jangan sampai masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman," kata Moeldoko usai rapat kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (23/4/2019).

"Makanya presiden tadi memberikan penekanan supaya TNI dan Polri lebih fokus lagi pada memahami situasi," tambah dia.

Baca juga: Jokowi: Jangan Sampai Riak Kecil Demokrasi Ganggu Rasa Aman Masyarakat

Moeldoko mengatakan, sejauh ini pemerintah belum membaca indikasi keadaan akan ricuh. Namun, tindakan preventif harus tetap dilakukan.

"Ada sementara masyarakat yang gamang, kita harus memberikan keyakinan kepada masyarakat enggak ada apa-apa situasinya," kata dia.

Moeldoko menyebut salah satu langkah menjaga keamanan adalah dengan mengerahkan pasukan Brimob Polri dari daerah ke Jakarta.

Ia meyakini kehadiran pasukan di tengah-tengah masyarakat bisa menciptakan rasa aman dan nyaman.

"Jadi masyarakat kalau ada pasukan yang turun di lapangan justru harus merasa nyaman, jangan merasa ketakutan," kata dia.

Baca juga: Kapolri: Jangan Ada Mobilisasi Massa Sikapi Pemilu 2019

Presiden Jokowi sebelumnya meminta aparat keamanan untuk terus menjaga stabilitas keamanan pascapemungutan suara pemilu 2019 yang baru saja usai.

Instruksi itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa pagi ini.

"Kepada para menteri/ kepala lembaga, Panglima TNI , Kapolri dan Kepala BIN saya minta agar stabilitas keamanan dan ketertiban terus dijaga agar kondisi yang ada betul-betul kondusif," kata Jokowi.

Setelah pencoblosan 17 April kemarin, capres petahana ini melihat muncul riak-riak kecil yang berkembang di masyarakat.

Baca juga: Kapolri: Langkah Inkonstitusional Sama Saja Menghianati Keinginan Rakyat

Jokowi menilai, munculnya riak-riak kecil itu wajar dalam pesta demokrasi selama tidak mengganggu keamanan dan ketertiban.

"Saya kira biasa dalam pesta demorkasi ada riak-riak kecil, tapi jangan sampai ganggu keamanan dan ketertiban, mengganggu rasa aman masyarakat," kata dia.

Pasca pencoblosan, hasil hitung cepat sejumlah lembaga menunjukkan keunggulan untuk pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Paslon petahana ini unggul dengan selisih sekitar 9-10 persen dari rivalnya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Kendati demikian, Prabowo juga mengklaim kemenangan di Pilpres berdasarkan hasil hitungan tim internalnya.

Sementara KPU masih melakukan rekapitulasi secara nasional hingga 22 Mei 2019. Setelah itu, KPU akan mengumumkan pemenang Pemilu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com