Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Tegaskan C1 Hanya Boleh Dipegang Saksi dan Pengawas Pemilu

Kompas.com - 22/04/2019, 16:44 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan, formulir C1 atau salinan penghitungan suara pemilu hanya boleh dipegang oleh saksi dan pengawas pemilu.

Salinan ini tidak boleh dipegang oleh polisi, TNI, maupun pihak-pihak lain di luar saksi dan pengawas.

"Enggak (boleh dipegang polisi), kan udah (dipegang) saksi, ngapain dipersoalin lagi," kata Bagja di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).

Baca juga: KPU Pastikan Kesalahan Input C1 Hanya di 9 TPS

Menurut Bagja, aturan soal hal tersebut tertuang dalam Pasal 390 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal tersebut mengatakan, pihak yang berwenang memegang formulir C1 adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan salinannya diberikan kepada saksi dan pengawas.

Sementara itu, pihak-pihak lainnya boleh mendokumentasikan formulir C1 saat penghitungan dan rekapitulasi suara.

Baca juga: TKD Jatim Tantang BPN Buka Data C1 di Lapangan Tugu Pahlawan

"Motret boleh. Jangankan relawan, jangankan polisi, wong orang lewat motret boleh lagi penghitungan difoto silahkan," ujar Bagja.

Hal itu, kata Bagja, merupakan prinsip dari keterbukaan penghitungan dan rekapitulasi suara.

"Penghitungan terbuka ya maksudnya itu. Masyarakat bisa ngawal, masyarakat bisa tahu," katanya.

Kompas TV Hingga Senin (22/4/2019) pagi data pemilu presiden yang sudah masuk di sistem informasi perngitungan suara (situng) Komisi Pemilihan Umum mencapai 14%. Dari data yang masuk pasangan Jokowi-Ma’ruf masih unggul atas Prabowo-Sandi. Pantauan di pusat informasi penghitungan dan rekapitulasi suara Pemilu 2019 pada pukul 09:33 Waktu Indonesia Barat, data yang masuk ke KPU berasal dari 116.077 TPS. Pasangan Nomor Urut 01 mendapat 54,91 persen suara. Dan pasangan nomor urut 02 dengan 45,09 persen suara. Masyarakat juga bisa memantau penghitungan suara Pemilu 2019 dengan mengakses situs resmi KPU. #Pemilu2019 #RekapitulasiSuara #Situng
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com