KPU Pastikan Kesalahan Input C1 Hanya di 9 TPS

Kompas.com - 21/04/2019, 23:02 WIB
Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Wahyu Setiawan memastikan, kesalahan input formulir C1 ke sistem informasi penghitungan suara (Situng) hanya terjadi di sembilan TPS. Ia menambahkan, KPU belum menemukan kesalahan input formulir C1 di TPS lain

"Belum, belum ada. Oleh karena itu data sebelun di-entri itu kami di bawah itu melakukan kegiatan yang namanya verifikasi," ujar Wahyu saat dihubungi, Minggu (21/4/2019).

Wahyu menuturkan, kesalahan input data di sembilan TPS tergolong sedikit bila dibandingkan jumlah keseluruhan TPS yang berjumlah 813.350.

Baca juga: Berdasar Rekap Data C1, TKD Klaim Jokowi-Maruf Raih 68 Persen Suara di Jatim

Ia pun memastikan kesalahan input data tersebut merupakan ketidaksengajaan petugas di lapangan. Menurut Wahyu tak ada niatan dari KPU untuk berlaku curang.

Wahyu mengatakan, kesalahan input data tak hanya merugikan salah satu pasangan calon, namun juga keduanya.

"Tidak ada kekeliruan itu diarahkan untuk menguntungkan atau merugikan pihak tertentu. Coba kita lihat seksama, kekeliruan 9 C1 itu juga terjadi di pihak 01 juga 02. Keliruan info C1 itu juga kekeliruan itu terjadi di pihak 01 juga terjadi di pihak 02," ujar Wahyu.

"Jadi tidak benar kalau kekeliruan itu seluruhnya menyangkut pihak tertentu. Ini kekeliruan itu human error sehingga bisa saja fakta menujukan entri untuk 01 juga ada yang keliru entri ke 02 juga ada yang keliru. Itu faktanya kaya gitu," lanjut dia.

KPU mencatat, hingga Jumat (19/4/2019) siang, kesalahan entry data rekapitulasi hasil penghitungan suara dari C1 ke Situng terjadi pada sembilan TPS. Sembilan TPS tersebut tersebar di tujuh provinsi.

Hingga saat ini, kesalahan data ada yang sudah selesai dikoreksi, ada pula yang masih dalam proses.

"Dapat kami sampaikan dengan siang ini kami mengidentifikasi ada kekeliruan entry data oleh operator Situng di daerah," kata Komisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2019).

Baca juga: TKD Jatim Tantang BPN Buka Data C1 di Lapangan Tugu Pahlawan

Viryan menegaskan, kesalahan tersebut semata-mata terjadi karena human error, bukan karena niat kecurangan.

Situng dibuat supaya publik bisa terus memantau penghitungan dan rekapitulasi hasil pemilu.

Masyarakat bisa memantau, apakah data dari scan C1 yang diunggah sinkron dengan data entry atau ditemukan perbedaan.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Nasional
Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Nasional
Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Nasional
Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Nasional
Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Nasional
Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Nasional
UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

Nasional
Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan 'New Normal'

Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan "New Normal"

Nasional
49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

Nasional
Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Nasional
Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Syarat 'New Normal' Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

Kepala Bappenas Sebut Syarat "New Normal" Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

Nasional
Peringatan Bulan Bung Karno di Tengah Pandemi Covid-19

Peringatan Bulan Bung Karno di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X