Siap Buka Penghitungan Internal, BPN Tantang Balik Lembaga Survei Ungkap Sumber Dana

Kompas.com - 22/04/2019, 16:02 WIB
Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said KOMPAS.com/IhsanuddinDirektur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Materi Debat Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ( BPN) Sudirman Said menyatakan pihaknya siap membuka data dan metode mengenai real count atau penghitungan internal Pemilu Presiden 2019.

Seperti diketahui, pasangan Prabowo-Sandiaga telah mendeklarasikan klaim kemenangan berdasarkan hasil penghitungan suara internal yang mencapai 62 persen.

Namun, Sudirman juga menantang seluruh lembaga survei yang melakukan quick count pasca-pemungutan suara terbuka soal siapa yang mendanai survei mereka.

"Kami siap nanti. Tapi kami tantang lembaga survei terbuka untuk siapa pendananya. Saya tantang mereka untuk buka dana dari siapa. Dananya dari siapa," ujar Sudirman saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).

Baca juga: BPN Ditantang Buka Data Penghitungan Internal, Fadli Zon Bilang Nanti Dong

Sudirman menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menempuh cara-cara yang tidak profesional dalam melakukan penghitungan suara.

"Kami tidak akan menempuh sesuatu yang tidak profesional," kata dia.

Di sisi lain, Sudirman menilai banyak lembaga survei saat ini justru menjadi tim sukses pasangan tertentu.

Baca juga: BPN Pertanyakan Hasil Penelusuran TKN soal Real Count Prabowo-Sandiaga

Kemudian, banyak pula hasil lembaga survei yang salah memprediksi hasil perolehan suara di Pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

Oleh sebab itu, pihaknya enggan untuk berpegang pada hasil dari penghitungan suara lembaga survei.

"Apalagi diketahui bahwa lembaga survei pernah salah total di Jawa Tengah, Jabar, dan DKI. Dan diketahui pula sebagian lembaga survei itu memang oleh banyak orang dikatakan bagian dari tim sukses. Ini yang juga saya alami ketika di Jateng," ucap Sudirman.

Baca juga: Relawan Jokowi Minta BPN Buka-bukaan Data Quick Count

Sebelumnya, pakar statistika Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr Asep Saefuddin menyatakan yakin pengelola lembaga survei yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki integritas tinggi dan bekerja secara profesional.

Asep mengatakan, sebanyak delapan lembaga survei yang melakukan hitung cepat atau quick count pada Pemilu 2019 melakukan kerja berdasarkan metodologi ilmiah, tetapi dituding melakukan rekayasa.

Baca juga: TKN: Real Count BPN Sebagian Besar Ambil Data TPS yang Prabowo-Sandi Menang

Menurut Asep, hitung cepat dilakukan berbasis ilmu pengetahuan dengan metodologi ilmiah.

Hal inilah yang membuat lembaga-lembaga survei tersebut berani untuk "buka-bukaan" dan membedah seputar pemetaan sampel, pemilihan sampel, metodologi, serta mekanisme penghitungannya.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Nasional
PKS Dinilai Berpeluang Jadi 'Market Leader' di Antara Partai Oposisi

PKS Dinilai Berpeluang Jadi "Market Leader" di Antara Partai Oposisi

Nasional
Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Nasional
KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

Nasional
Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Nasional
Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Nasional
Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Nasional
Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga 'Positive Thinking' Sandiaga Uno

Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga "Positive Thinking" Sandiaga Uno

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

Nasional
Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Nasional
Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Nasional
Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X