Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Hari Minggu Kemarin Janjian, tetapi Pak Prabowo Flu

Kompas.com - 22/04/2019, 15:15 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, seharusnya pertemuan dengan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berlangsung pada Minggu (21/4/2019) kemarin.

Akan tetapi, rencana itu batal karena Prabowo dalam kondisi kurang sehat.

"Hari minggu kemarin (janjian) tapi kemudian ada masalah teknis beliau agak sakit flu, kita reschedule," kata dia, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Luhut mengakui bahwa ia diutus Joko Widodo untuk bertemu Prabowo.

Baca juga: Ini yang Akan Disampaikan Luhut jika Bertemu Prabowo

Komunikasi dengan Prabowo sudah terjalin melalui sambungan telepon. Menurut Luhut, Prabowo memberikan respons yang baik.

Luhut mengaku akan segera menelpon Prabowo lagi untuk mengatur ulang jadwal pertemuan. Ia mengaku siap kapan saja bertemu dengan mantan Danjen Kopassus itu.

"Kapan saja, kalau dia sehat ya besok," ujar Luhut.

Luhut menilai, sebenarnya Prabowo adalah orang yang baik dan rasional.

Oleh karena itu, ia ingin memberi saran agar Prabowo tidak terlalu mendengar orang di sekelilingnya terkait hasil pilpres.

Baca juga: Luhut: Prabowo Itu Rasional, Orang Sekelilingnya Jangan Beri Informasi Tak Benar

Ia meminta Prabowo menunggu dan memerima hasil rekapitulasi resmi KPU.

"Saya betul-betul memang ingin Pak Prabowo legacy-nya di Indonesia ini sebagai seorang pemimpin yang turut mematangkan demokrasi di Indonesia dan menghormati apa pun yang diputuskan oleh KPU dan juga kita semua menghormati demokrasi kita dan menghormati konstitusi kita," kata Luhut.

Prabowo sebelumnya mengklaim sudah memenangi Pilpres dengan suara 62 persen. Ia bahkan sudah melakukan sujud syukur serta menghadiri syukuran kemenangan.

Padahal, hasil hitung cepat sejumlah lembaga menunjukkan Jokowi-Ma'ruf unggul dengan selisih suara sekitar 10 persen.

Hasil rekapitulasi resmi KPU sendiri baru akan diumumkan pada 22 Mei mendatang.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Hasil Hitung Cepat 5 Lembaga Survei Pemilihan Presiden 2019

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com