Luhut Akui Diutus Jokowi untuk Temui Prabowo

Kompas.com - 22/04/2019, 14:15 WIB
Luhut Binsar PanjaitanKOMPAS.com/DANU KUSWORO Luhut Binsar Panjaitan

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengakui, ia diutus oleh Presiden Joko Widodo untuk bertemu calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Ia sudah berkomunikasi dengan mantan Danjen Kopassus itu melalui sambungan telepon.

"Ya memang saya sudah telepon Pak Prabowo, bicara per telepon, ya kami kan teman," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Dalam pembicaraan via telepon itu, Luhut mengajak Prabowo untuk bertemu empat mata untuk berbicara seputar hasil Pilpres 2019.

Baca juga: Alasan Jokowi Utus Luhut Bertemu Prabowo Seusai Pemungutan Suara

Menurut Luhut, Prabowo menyambut baik ajakan untuk bertemu itu.

"Baik sekali, ketawa-ketawa. Kami janjian mau makan, detailnya saya tanya, kita makan apa? Saya mau makanan Jepang. Kami janjian," kata Luhut yang sudah berteman dengan Prabowo sejak berdinas di TNI.

Namun, Luhut menyebut pertemuan dengan Prabowo belum terjadi karena alasan teknis.

Seharusnya, ia dan Prabowo makan bersama pada Minggu (21/4/2019). Namun, pertemuan itu batal karena Prabowo kurang sehat.

"Hari Minggu kemarin (janjian). Tapi kemudian ada masalah teknis beliau agak sakit flu, kami reschedule," kata dia.

Baca juga: Dahnil: Prabowo Belum Putuskan untuk Menerima Luhut yang Diutus Jokowi

Luhut mengaku belum menelepon Prabowo lagi untuk mengatur ulang jadwal pertemuan.

"Nanti saya telepon lagi, kami kan bisa telepon-teleponan. Pak Prabowo kan orang baik," ujar Luhut.

Prabowo sebelumnya mengklaim sudah memenangi Pilpres dengan suara 62 persen.

Padahal, hasil hitung cepat sejumlah lembaga menunjukkan Jokowi-Ma'ruf unggul dengan selisih suara sekitar 10 persen.

Menanggapi hal itu, Jokowi mengaku sudah mengirim utusan untuk bertemu Prabowo.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Hasil Hitung Cepat 5 Lembaga Survei Pemilihan Presiden 2019



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional
Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Nasional

Close Ads X