Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temuan Bawaslu Sebelum Hari Pencoblosan: 3.399 Dugaan Kampanye di Masa Tenang hingga 6.474 Kotak Suara Tak Tersegel

Kompas.com - 18/04/2019, 16:47 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengungkapkan beberapa temuan dugaan pelanggaran sebelum hari pemungutan suara.

Bagja mengatakan, pihaknya menemukan 3.399 kasus dugaan kampanye selama masa tenang.

Sebagai informasi, masa tenang berlangsung pada 14-16 April 2019. Selama periode itu, segala bentuk kampanye dilarang.

Baca juga: Kedapatan Coblos 20 Surat Suara Pilpres, Warga Kampar Diperiksa Bawaslu dan Polisi

"Secara umum ya, pada pra hari-H, dugaan kampanye di masa tenang temuannya 3.399 (kasus)," kata Bagja saat konferensi pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019).

Kemudian, ia mengungkapkan terdapat 3.250 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang belum disiapkan.

Baca juga: Pembakaran Surat Suara, Bawaslu Gunungkidul Mintai Keterangan Saksi

Temuan lain, menurut catatannya, yaitu sebanyak 17.033 temuan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang belum menerima logistik. Lalu, Bawaslu juga menemukan sebanyak 2.366 TPS tidak dapat dijangkau.

Temuan terakhir Bawaslu di hari sebelum pencoblosan yaitu kotak suara yang tidak tersegel.

"Kemudian kotak suara tidak tersegel ada 6.474, dan TPS yang tidak accessible itu sekitar 2.366," ujar Bagja.

Kompas TV Pelaksanaan pemilu serentak di seluruh negeri kemarin secara luas berjalan lancar. Namun untuk perhelatan sebesar ini tidak mengherankan berbagai permasalahan tetap ditemukan dalam pelaksanaannya. Mulai dari TPS terlambat dibuka, kekurangan logistik pemilu hingga dugaan dari salah satu kandidat presiden adanya kecurangan yang merugikan perolehan suaranya. Komisioner Bawaslu, Mochammad Afifuddin ungkap perbedaan antara pemungutan suara ulang dan pemungutan suara susulan yang terjadi dan direkomendasikan untuk dilakukan di beberapa TPS. Ini pernyataan lengkap Komisioner Bawaslu, Mochammad Afifuddin. #Pemilu2019 #Pilpres2019 #Bawaslu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

Nasional
Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nasional
Prabowo Nilai Gaya Militeristik Tak Relevan Lagi, PDI-P: Apa Mudah Seseorang Berubah Karakter?

Prabowo Nilai Gaya Militeristik Tak Relevan Lagi, PDI-P: Apa Mudah Seseorang Berubah Karakter?

Nasional
Hadir di Dekranas Expo 2024, Iriana Jokowi Beli Gelang dan Batik di UMKM Binaan Pertamina

Hadir di Dekranas Expo 2024, Iriana Jokowi Beli Gelang dan Batik di UMKM Binaan Pertamina

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat ke PM Baru Singapura Lawrence Wong

Jokowi Ucapkan Selamat ke PM Baru Singapura Lawrence Wong

Nasional
Seputar Penghapusan Kelas BPJS dan Penjelasan Menkes...

Seputar Penghapusan Kelas BPJS dan Penjelasan Menkes...

Nasional
Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Nasional
Para 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

Para "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

Nasional
Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Nasional
Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

Nasional
Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Nasional
Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah seperti Orde Baru

Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah seperti Orde Baru

Nasional
Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup 'Jetset'

[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup "Jetset"

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan 'Checks and Balances'

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan "Checks and Balances"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com