Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Nilai Masyarakat Semakin Matang Berdemokrasi pada Pemilu 2019

Kompas.com - 18/04/2019, 16:37 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menilai, meningkatnya partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 dibandingkan Pemilu 2014 karena masyarakat memiliki kesadaran politik yang tinggi.

Hal itu dikatakannya di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

"Itu artinya kesadaran politik lebih tinggi. Beda pilihan politik mereka hanya saling bertepuk tangan saja tidak ada gontok-gontokan," kata Taufan.

Taufan mengatakan, saat berkeliling ke TPS-TPS yang ada di DKI Jakarta, para pemilih tidak terlihat gaduh saat pemungutan suara.

Baca juga: Partisipasi Pemilu Naik, Menurut Maruf karena Masyarakat Semakin Sadar Politik

 

"Saling memberikan tepuk tangan pihak yang didukungnya menurut kami itu suatu kematangan berdemokrasi masyarakat kita," ujar dia.

Taufan mengatakan, tim pemantau pemilu dari Komnas HAM tersebar di 6 Provinsi yaitu di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sulawesi, Sumatera Utara dan Kalimantan Timur.

Ada pula perwakilan Komnas di daerah tersebar di 6 provinsi lainnya.

"Ada enam daerah perwakilan kami yaitu Aceh, Papua, Sulawesi Tengah, Kalimantan barat, Maluku, Sumatra Barat," kata dia.

Komnas HAM juga mengapresiasi petugas keamanan yang telah menjaga proses pelaksanaan Pemilu sampai selesai.

Baca juga: Wiranto: Partisipasi Pemilih Naik, Presiden Terpilih Punya Legitimasi Tinggi

Selain itu, ia meminta kontestan Pilpres dan Pileg untuk tetap menjaga proses pasca pemilu berjalan dengan baik.

Taufan juga mendorong, transparansi penghitungan suara sehingga membuat masyarakat percaya pemilu berjalan dengan baik.

"Kita dorong transparansi uploding data bisa membuat orang percaya bahwa proses berjalan baik sehingga hasil akhir Pemilu itu legitimasi nya tinggi," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com