Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perbandingan Suara Parpol Pemilu 2019 dengan 2014, Data "Quick Count" Litbang Kompas 87 Persen

Kompas.com - 18/04/2019, 11:04 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Pemungutan suara pada Pemilu 2019 telah usai digelar kemarin, Rabu (17/4/2019) di semua wilayah di Indonesia.

Meski kegiatan pemungutan suara telah rampung, hasil resmi pesta demokrasi ini baru bisa diketahui saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu, mengumumkan resmi hasil perolehan suara.

Perhitungan ini bisa membutuhkan waktu sekitar sebulan untuk menghitung rekapitulasi suara secara nasional. Estimasi KPU, penghitungan tersebut akan selesai dan bisa diumumkan ke masyarakat antara 25 April-22 Mei 2019.

Saat ini, hasil penghitungan awal bisa diketahui masyarakat dari hasil survei yang dilakukan berbagai lembaga, termasuk Litbang Kompas.

Selain menghitung perolehan suara hasil pertarungan pilpres antara Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno, Litbang Kompas juga menghitung perolehan suara di tingkat legislatif yang diperoleh oleh partai-partai politik peserta pemilu.

Meski belum terkumpul 100 persen, persentase perolehan masing-masing partai politik sudah dapat diketahui.

Sebagai informasi, data quick count Litbang Kompas yang terkumpul baru 87 persen. Data terakhir update pada Kamis (18/4/2019) pagi ini pukul 06.01 WIB.

Berikut ini perolehan suara 16 partai politik tahun ini dan perbandingannya dengan suara pada Pemilu 2014 berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum yang didokumentasi Badan Pusat Statistik (BPS).

PKB

Pemilu 2019: 9,39 persen       
Pemilu 2014: 9,04 persen

Partai Gerindra

Pemilu 2019: 12,82 persen      
Pemilu 2014: 11,81 persen

PDI-Perjuangan

Pemilu 2019: 20,22 persen     
Pemilu 2014: 18,95 persen

Partai Golkar

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com