Cerita Caleg: Dian Fatwa Pening Saat Ongkos Politik Membengkak...

Kompas.com - 13/04/2019, 13:43 WIB
Caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) dapil DKI Jakarta II, Dian Fatwa saat ditemui di sela kunjungan di Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (10/4/2019). KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOCaleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) dapil DKI Jakarta II, Dian Fatwa saat ditemui di sela kunjungan di Kebayoran Lama, Jakarta, Rabu (10/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Semua orang mahfum, untuk menjadi seorang calon anggota legislatif di Indonesia, memerlukan uang yang banyak.

Demikian pula bagi calon anggota legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) untuk DPR RI nomor urut 02 Dian Islamiati Fatwa yang menempati daerah pemilihan DKI Jakarta II yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri.

Oleh sebab itu, sejak awal memutuskan maju menjadi calon wakil rakyat, ia menghitung biaya yang ia butuhkan untuk melewati masa kampanye.

Lantas, apakah yang ia keluarkan selama ini sudah sesuai kalkulasi awal?


"Sangat tidak sesuai," ujar Dian saat berbincang dengan Kompas.com di sela kampanye di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Baca juga: Cerita Caleg: Dian Fatwa, Wasiat dari Ayah Menuju ke Senayan...

Sejak awal, putri politikus senior almarhum AM Fatwa ini sudah memiliki kalkulasi biaya yang ia siapkan. Kalkulasi didasarkan pada jumlah alat peraga kampanye yang ia cetak dan berapa titik di daerah pemilihan yang akan ia datangi.

Ternyata, pada kenyataannya, kalkulasi biayanya tak tepat sasaran. Ada saja kocek lebih yang mesti ia rogoh saat ia menyambangi kantung-kantung suara.

"Banyak sekali cost tidak terduga yang muncul. Ini juga yang membuat saya kadang-kadang agak pening," ujar Dian yang sebelumnya menjabat Head of South East Asia di Australian Broadcasting Corporation itu.

Misalnya, saat ia bersilaturahim dengan ibu-ibu majelis taklim, ada saja permintaan dari mereka yang tidak mungkin tidak dituruti.

Baca juga: Buka-bukaan Biaya Caleg demi Kursi di Senayan

"Biasanya minta karpet (masjid) perlu diganti, speaker-nya harus diganti, ibu-ibu di pengajian minta kerudung," ujar wanita yang baru sekitar 8 bulan berada di Jakarta ini.

Oleh sebab itu, ada tiga strategi yang ia gunakan untuk menekan bujet sekaligus mendongkrak popularitas dan elektabilitas. Pertama, ia menyisir kantong suara Prabowo-Sandiaga di Jakarta. Di sanalah, Dian akan fokus meraup suara.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X