Jokowi: Saya Ditakut-takuti Waktu Mau Ambil Freeport

Kompas.com - 10/04/2019, 14:51 WIB
Calon Presiden petahana Joko Widodo (tengah) menyampaikan orasi pada kampanye terbuka di Aimas Convention Center, Sorong, Papua Barat, Senin (1/4/2019). Jokowi menargetkan kemenangan sebesar 80 persen di Papua Barat pada Pemilu Presiden 17 April mendatang. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc. Puspa Perwitasari/Calon Presiden petahana Joko Widodo (tengah) menyampaikan orasi pada kampanye terbuka di Aimas Convention Center, Sorong, Papua Barat, Senin (1/4/2019). Jokowi menargetkan kemenangan sebesar 80 persen di Papua Barat pada Pemilu Presiden 17 April mendatang. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.

PROBOLINGGO, KOMPAS.com - Calon presiden petahana Joko Widodo menyebut Barack Obama maupun Donald Trump sebagai Presiden AS yang pernah ditemuinya tidak pernah sekalipun menyinggung soal Freeport.

“Saya ketemu Obama saat proses pengambilalihan, enggak ngomong sama saya juga. Ketemu Presiden sekarang Trump, enggak nyinggung-nyinggung juga. (Freeport) itu urusan bisnis, enggak ada yang masalahkan itu,” kata Jokowi saat kampanye terbuka di GOR Mastrip, Probolinggo, Jawa Timur, Rabu (10/4/2019), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Cara Jokowi Meramal Dukungan Lewat Salaman

Jokowi mengaku, saat akan mengambil alih kepemilikan saham Freeport menjadi mayoritas banyak yang berpesan kepadanya agar berhati-hati.

Bahkan, kata dia, ada yang mengancam Papua bisa pecah jika Freeport diambil alih.

“Saya tugasi tiga menteri, mereka bertanya ke saya diteruskan apa enggak ini? Saya jawab teruskan,” kata Jokowi.

Faktanya perjuangan itu pun membuahkan hasil ketika akhir 2018, Freeport berhasil diambil alih 51 persen sahamnya atas nama Indonesia.

Baca juga: Jokowi: Akan Ada Kejutan Besar Hasil Pilpres di Jatim

Jokowi melihat perlu keberanian besar untuk mengambil langkah tersebut.

“Saya ditakut-takuti waktu mau ambil Freeport. 'Pak Presiden hati-hati kalau mau ambil Freeport'. Hati-hati seperti apa? 'Hati-hati kalau bapak berani ambil Freeport, Papua akan goncang'. Saya ke Papua, kok biasa-biasa saja. Enggak masalah,” katanya.

Oleh karena itu, ia justru menyesalkan ketika ada pihak-pihak yang menuduhnya sebagai antek asing.

Baca juga: Prabowo Ingin Ada Uang Pensiun untuk Koruptor, TKN Nilai Kontraproduktif

Sementara banyak hal yang telah dilakukan Jokowi dianggapnya sama sekali bertentangan dengan tuduhan sebagai antek asing.

“Saya pikir ini antek asing yang mana. Saya diam. Coba libat 2015 yang namanya Blok Mahakam, blok minyak terbesar sudah 50 tahun dikuasai Jepang-Prancis. Sejak 2015 sudah diserahkan 100 persen ke Pertamina. Itu dituding antek asing,” katanya.

Pada 2018, kata dia, Blok Rokan sebagai blok migas terbesar di Indonesia yang dikelola oleh AS selama 90 tahun sejak pertengahan 2018 sudah dimenangkan Pertamina 100 persen.

Jokowi kemudian berpesan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh pada isu dan kabar bohong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Baca tentang


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Nasional
Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan 'Taliban'

Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan "Taliban"

Nasional
Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Nasional
Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Nasional
DPR Wacanakan Pilkada Serentak 2027, Ini Kata KPU...

DPR Wacanakan Pilkada Serentak 2027, Ini Kata KPU...

Nasional
KPK Kantongi Hasil Audit BPKP Terkait Pengadaan Bansos Covid-19

KPK Kantongi Hasil Audit BPKP Terkait Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Masyarakat Keluhkan Penanganan Pandemi Buruk, YLBHI: Laporkan Saja, Seharusnya Negara Melindungi

Masyarakat Keluhkan Penanganan Pandemi Buruk, YLBHI: Laporkan Saja, Seharusnya Negara Melindungi

Nasional
Ini Alasan Kasus Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai Ditarik ke Bareskrim Polri

Ini Alasan Kasus Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai Ditarik ke Bareskrim Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X