Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendaftaran 19 Sekolah Kedinasan Dibuka Besok, Ini Cara Daftarnya

Kompas.com - 08/04/2019, 17:31 WIB
Mela Arnani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Pendaftaran 19 sekolah kedinasan pemerintah dimulai besok, Selasa (9/4/2019). Pendaftaran ini dilakukan secara online melalui situs milik Badan Kepegawaian Negara (BKN), https://sscasn.bkn.go.id.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Mudzakir mengatakan, pendaftaran akan berlangsung hingga akhir bulan April, Selasa (30/4/2019).

"Pergunakan kesempatan ini sebaik mungkin dengan memenuhi semua ketentuan yang ada," kata Mudzakir saat dihubungi Kompas.com, Senin (8/4/2019) sore.

Adapun 19 sekolah kedinasan tersebut terdiri dari delapan intansi, yaitu

  • Kementerian Keuangan (Politeknik Keuangan Negara STAN), dengan kuota 3.000 orang.
  • Kementerian Dalam Negeri (Institut Pemerintahan Dalam Negeri/IPDN), dengan kuota 1.700 orang.
  • Badan Siber dan Sandi Negara (Sekolah Tinggi Sandi Negara/STSN), dengan kuota 100 orang.
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Politeknik Ilmu Permasyarakatan/POLTEKIP dan Politeknik Imigrasi/POLTEKIM), dengan kuota 600 orang.
  • Badan Intelijen Negara (Sekolah Tinggi Intelijen Negara/STIN), dengan kuota 250 orang.
  • Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika/STMKG), dengan kuota 250 orang.
  • Badan Pusat Statistik (POLITEKNIK STATISTIKA STIS), dengan kuota 600 orang.
  • Kementerian Perhubungan (SSTD Bekasi, PKTJ Tegal, API Madiun, STIP Jakarta, PIP Semarang, Poltekpel Surabaya, STPI Curug, ATKP Medan, PIP Makassar, Poltekbang Surabaya, ATKP Makassar, Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, dan Politeknik Sungai Danau Penyeberangan Palembang), dengan kuota 2.676 orang.

Baca juga: 9.176 Kuota dari 21 Sekolah Kedinasan Dibuka April, Ini Rinciannya

Mudzakir menegaskan, proses rekrutmen tidak dipungut biaya apa pun.

"Siswi atau taruna-taruni tahun 2019 untuk selalu berhati-hati atas kemungkinan terjadinya penipuan terkait (proses) penerimaan. Tidak ada satu pihak pun yang dapat membantu kelulusan," kata Mudzakir.

"Apalagi kalau ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan keharusan menyediakan sejumlah uang. Itu dipastikan penipuan. Jangan percaya dan jangan dilayani," ujar dia.

Alur pendaftaran

Peserta hanya diperbolehkan mendaftar dalam satu jurusan dari 19 sekolah kedinasan yang membuka formasi. Jika melanggar, otomatis peserta dinyatakan gugur.

Berikut alur pendaftarannya:

  1. Pelamar mengakses situs SSCASN, https://sscasn.bkn.go.id
  2. Pelamar membuat akun SSCN Sekolah Kedinasan 2019, lalu mencetak kartu informasi akun
  3. Pelamar login ke SSCN Sekolah Kedinasan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan password yang telah didaftarkan
  4. Mengunggah swafoto, memilih sekolah kedinasan, melengkapi nilai, mengunggah berkas, dan melengkapi biodata yang ada
  5. Mengecek resume dan mencetak kartu pendaftaran
  6. Verifikator instansi melakukan verifikasi data atau berkas pelamar yang masuk ke instansinya
  7. Pelamar login ke SSCN mengecek status kelulusan verifikasi administrasi
  8. Mendapatkan kode billing yang harus dibayarkan oleh pelamar lolos verifikasi. Aturan mengenai pembayaran dapat dicek di sekolah kedinasan masing-masing
  9. Pelamar mencetak kartu ujian di SSCN setelah pembayaran diterima dan dikonfirmasi oleh sistem
  10. Pelamar mengikuti proses seleksi sesuai kententuan instansi. Pengumuman status kelulusan akan diumumkan Panitia Seleksi Sekolah Kedinasan Instansi dapat diakses di situs SSCN.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com