Kampanye Akbar Prabowo Dinilai Tak "All For All" Seperti yang Diingatkan SBY

Kompas.com - 08/04/2019, 09:14 WIB
Pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan) menyapa pendukungnya saat kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (7/4/2019). ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK APasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan) menyapa pendukungnya saat kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (7/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily setuju dengan peringatan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal bahaya penggunaan politik identitas dalam kampanye akbar calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Karena seperti yang disampaikan Pak SBY, penggunaan politik identitas oleh kubu 02 akan menarik garis tebal kawan dan lawan yang akan memecah belah bangsa ini," ujar Ace melalui keterangan tertulis, Senin (8/4/2019).

Baca juga: SBY Sempat Ingatkan Prabowo agar Kampanye Akbar Tak Tunjukkan Politik Identitas

 

Dia mengacu pada format kampanye akbar yang mirip dengan gerakan 212. Selain itu, narasi pidato yang disampaikan Prabowo juga jauh dari pemaparan program.

Kata dia, Prabowo hanya menyampaikan kritik yang membakar emosi pendukungnya. Padahal masih banyak narasi kampanye yang lebih cerdas dan mendidik.

Ace mengatakan, politik identitas masih kental terasa meski Prabowo menghadirkan representasi agama lain dalam kampanye akbarnya. Misalnya, dengan melakukan doa bagi pendukung Kristiani yang dipandu pendeta.

Baca juga: Tanggapi SBY, BPN Tegaskan Kampanye Akbar Prabowo-Sandi Junjung Kebinekaan

 

Meski demikian, Ace menilai para tokoh lintas agama itu hanya figuran.

Menurut dia, hal ini menunjukan bahwa kampanye akbar Prabowo jauh dari apa yang diingatkan SBY. Padahal SBY adalah ketum partai pendukung yang seharusnya didengarkan.

"Ini menunjukkan bahwa kampanye 02 sama sekali tidak dalam all for all atau semua untuk semua, seperti yang diingatkan oleh Pak SBY," kata dia.

Surat SBY

Sebelumnya, SBY menulis surat yang disampaikan kepada tiga petinggi Demokrat, yaitu Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsudin, Waketum Partai Demokrat Syarief Hassan dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan.

"Sore hari ini, Sabtu, tanggal 6 April 2019 saya menerima berita dari Tanah Air tentang setup, run down dan tampilan fisik kampanye akbar atau rapat umum pasangan capres-cawapres 02, Bapak Prabowo Subianto-Bapak Sandiaga Uno, di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Karena menurut saya apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBK tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif," kata SBY dalam suratnya.

Baca juga: TKN: Kampanye Akbar Prabowo Mengulang Sentimen Gerakan 212

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Divonis Nihil, Jaksa Agung Perintahkan Banding

Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Divonis Nihil, Jaksa Agung Perintahkan Banding

Nasional
Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2021

Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2021

Nasional
UPDATE 19 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,54 Persen

UPDATE 19 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,54 Persen

Nasional
Pemerintah Didesak Cari Investor untuk Pindahkan Ibu Kota, Jangan Gunakan Dana PEN

Pemerintah Didesak Cari Investor untuk Pindahkan Ibu Kota, Jangan Gunakan Dana PEN

Nasional
Persiapan Pemilu 2024, PAN-PBB Bertemu Bangun Kesepahaman Politik

Persiapan Pemilu 2024, PAN-PBB Bertemu Bangun Kesepahaman Politik

Nasional
UPDATE 19 Januari: 5.814 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Januari: 5.814 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Masuk Jajaran Kepala Daerah Terkaya, Berikut Rekam Jejak Bupati Langkat yang Kena OTT KPK

Masuk Jajaran Kepala Daerah Terkaya, Berikut Rekam Jejak Bupati Langkat yang Kena OTT KPK

Nasional
Potensi Kerugian Negara dari Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Ditaksir Rp 3,6 Triliun

Potensi Kerugian Negara dari Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Ditaksir Rp 3,6 Triliun

Nasional
UPDATE 19 Januari: Ada 10.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Januari: Ada 10.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 19 Januari: Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.120.540

UPDATE 19 Januari: Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.120.540

Nasional
UPDATE 19 Januari: Sebaran 1.745 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI 1.012

UPDATE 19 Januari: Sebaran 1.745 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI 1.012

Nasional
KPK Minta Keterangan Dino Patti Djalal Terkait Dugaan Korupsi Formula E

KPK Minta Keterangan Dino Patti Djalal Terkait Dugaan Korupsi Formula E

Nasional
UPDATE 19 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9 Orang

UPDATE 19 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9 Orang

Nasional
Update 19 Januari: Bertambah 1.745 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

Update 19 Januari: Bertambah 1.745 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

Nasional
Jaksa Agung Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Garuda ke Tahap Penyidikan

Jaksa Agung Naikkan Kasus Dugaan Korupsi Garuda ke Tahap Penyidikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.