Adu Gagasan Timses Prabowo dan Jokowi soal Korupsi Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kubu calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memiliki pendekatan tersendiri soal penanganan korupsi politik.

Pandangan ini mereka sampaikan menjelang Pemilihan Presiden 2019 yang akan dihelat pada 17 April mendatang.

Baca juga: Survei Litbang Kompas, Ini Pilihan Capres-Cawapres Berdasarkan Wilayah

Berikut ini pandangan mereka masing-masing soal penanganan korupsi politik yang disampaikan dalam acara debat antikorupsi di Graha Bimasena, Jakarta, Jumat (5/4/2019) malam:

Versi timses Prabowo-Sandiaga

KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Direktur Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said, saat ditemui di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Rabu (12/12/2018) malam.

Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said, yang diberi kesempatan pertama dalam debat, menyoroti maraknya kepala daerah dan anggota legislatif yang terjerat dalam kasus korupsi.

Dia mengklaim, sebagian besar terjadi pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Itu jadi satu poin, pemerintahan itu tidak bisa menciptakan iklim yang memungkinkan orang bersih itu bekerja dengan tenang," kata Sudirman.

Baca juga: Cerita Prabowo Saat Sarankan Soeharto Mundur dari Jabatan Presiden

Menurut dia, maraknya pejabat yang terjerat korupsi sering diklaim sebagai bukti pemerintah tidak campur tangan dalam penanganan kasus korupsi. Sudirman memandang, klaim itu tidak tepat.

"Tidak begitu, bacanya adalah presiden sebagai kepala negara tidak bisa menciptakan environtment di mana harus dikelilingi orang bersih," katanya.

Padahal, lanjut dia, penting bagi seorang presiden untuk mendorong orang-orang berintegritas bisa menempati banyak jabatan publik.

Menurut dia, cara itu lebih cepat dan efektif. Sebab, penanganan korupsi lewat struktur dan kultur memakan waktu yang panjang.

"Reform itu melalui tiga cara, people, structure dan culture. Tetapi yang paling cepat adalah people. Once you get the best people maka itu lebih efektif untuk mendorong reformasi," ungkapnya.

Baca juga: Sandiaga: Sri Mulyani Akan Lebih Cemerlang Bersama Prabowo-Sandi

Dia mencontohkan dua figur. Pertama, sosok mantan Kepala Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias, Kuntoro Mangkusubroto. Menurut dia, Kuntoro mampu menjadikan BRR sebagai lembaga rekonstruksi terbaik di dunia.

"Dia berhasil membuat lembaga BRR menjadi lembaga bersih, karena apa? Karena leadership. Dia bisa membawa orang baik, mendapatkan orang bersih dan perform dengan baik dan institusinya menjadi transparan," kata Sudirman.

Kedua, Sudirman menyebut sosok mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Sarwono Kusumaatmadja. Sudirman menilai Sarwono salah satu menteri terbaik di bidang pendayagunaan aparatur negara.