Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Perindo, Garuda, Berkarya, dan PSI Terancam Tak Lolos ke DPR

Kompas.com - 05/04/2019, 16:46 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil terbaru survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan bahwa empat partai baru terancam tak lolos melewati ambang batas parlemen sebesar 4 persen pada Pemilu Legislatif 2019.

Keempat partai baru tersebut adalah Partai Perindo, Partai Garuda, Partai Berkarya dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Namun, peneliti LSI Rully Akbar mengatakan, dari empat partai itu, hanya Perindo yang masih memiliki potensi lolos ke parlemen jika memperhatikan margin of error hasil survei sebesar 2,8 persen.

Baca juga: Survei Charta Politika: Lima Parpol Sulit Lolos ke DPR

"Di fenomena partai baru, Perindo satu-satunya partai baru yang kira-kira punya kemungkinan untuk lolos PT (parliamentary threshold)," ujar Rully saat memaparkam hasil survei, di kantor LSI Denny JA, Jakarta Timur, Jumat (5/4/2019).

"Memang masih belum dikatakan aman karena masih ada di range margin of error. Bisa jadi turun ke bawah sebanyak 2,8 persen atau naik ke atas," tambah dia.

Berdasarkan hasil survei, elektabilitas Perindo berada di angka 3,9 persen.

Baca juga: LSI Denny JA: Jokowi-Maruf 56,8 Persen-63,2 Persen, Prabowo-Sandiaga 36,8 Persen-43,2 Persen

Sementara elektabilitas Partai Garuda berada pada angka 0,1 persen, Partai Berkarya 0,7 persen, dan PSI 0,2 persen.

Rully menilai, ketiga partai itu mesti bekerja keras agar lolos ke parlemen. Pasalnya, jika memperhitungkan margin of error, elektabilitasnya belum melampaui ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

"Jika ditambah margin of error belum cukup untuk bisa tembus PT," kata Rully.

Pengumpulan data survei LSI Denny JA dilakukan pada 18 hingga 26 maret 2019 dengan menggunakan metode multistage random sampling dan wawancara tatap muka.

Wawancara tatap muka dilakukan pada 1.200 responden yang tersebar di berbagai wilayah. Survei ini memiliki margin error 2,8 persen dan dibiayai secara mandiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com