Survei Charta Politika: Lima Parpol Sulit Lolos ke DPR

Kompas.com - 04/04/2019, 14:46 WIB
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Paripurna ke-14 masa sidang IV di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTODewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Paripurna ke-14 masa sidang IV di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2019).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terbaru Charta Politika menunjukkan lima partai politik sulit lolos ke DPR karena tak memenuhi ambang batas parlemen sebesar empat persen.

Jika Pemilu digelar pada 19-25 Maret 2019, lima parpol yang tak lolos ke DPR tersebut adalah Partai Hanura (1,0 persen), PBB (0,5 persen), PKPI (0,2 persen), Partai Garuda (0,2 persen), Partai Berkarya (0,1 persen).

"Elektabilitas kelima parpol tidak mencapai 4 persen meski sudah ditambah margin of error 2,19 persen. Secara teknis sulit bagi kelima parpol untuk lolos ambang batas," kata Direktur Riset Charta Politika Muslimin saat merilis hasil survei di Jakarta, Kamis (4/3/2019).

Baca juga: Elektabilitas Terkini Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandiaga Menurut 7 Lembaga

Selain kelima parpol tersebut, ada pula empat parpol lain yang elektabilitasnya tak mencapai empat persen.

Namun, keempat parpol dinilai masih berpeluang lolos jika elektabilitasnya ditambah dengan margin of error survei.

Keempat parpol tersebut, yakni PAN (3,3 persen), PPP (2,4 persen), PSI (2,2 persen), serta Pelindo (2 persen).

"Meski suaranya di bawah empat persen, namun parpol parpol ini masih berpeluang lolos ke parlemen dengan mempertimbangkan margin of error 2,19 persen serta pemilih yang belum menentukan pilihan 11,7 persen," ujar Muslimin.

Baca juga: Survei Roy Morgan: Elektabilitas Jokowi 56,5 Persen, Prabowo 43,5 Persen

Sisanya tujuh parpol diprediksi akan lolos ke parlemen dan melewati ambang batas 4 persen dengan relatif mudah.

Ketujuh parpol, yakni PDI-P (25,3 persen), Gerindra (16,2 persen), Partai Golkar (11,3 persen), PKB (8,5 persen), Partai Demokrat (5,2 persen), Partai Nasdem (5,2 persen) serta PKS (5 persen).

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Jumlah sampel sebanyak 2000 responden yang terbesar di 34 provinsi. Survei ini menggunakan metode acak bertingkat dengan margin of error plus minus 2,19 persen pada tingkat kepercayan 95 persen.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X