Kompas.com - 05/04/2019, 09:32 WIB
Calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin sebelum berangkat ke Bogor untuk mengikuti kampanye terbuka, di Jalan Situbondo, Jumat (5/4/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin sebelum berangkat ke Bogor untuk mengikuti kampanye terbuka, di Jalan Situbondo, Jumat (5/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengatakan, ada upaya untuk mendeligitimasi penyelenggara pemilu dengan mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak netral.

Ma'ruf pun membantah anggapan tersebut dan mengungkapkan keyakinannya terhadap KPU.

"Kalau kita sih percaya KPU, dia masih berada di posisi netral, masih ada di jalur benar," ujar Ma'ruf di Jalan Situbondo, Jumat (5/4/2019).

Baca juga: KPU Kembali Jadi Sasaran Hoaks, Kali Ini soal Settingan Server

Hal ini disampaikan untuk menanggapi video viral yang menyebut server KPU dirancang untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf. Menurut Ma'ruf, fitnah tersebut bukan untuk menyerang pasangan calon nomor urut 01 melainkan KPU.

Dia pun mendukung langkah KPU yang melaporkan fitnah tersebut ke polisi. Mantan rais aam PBNU itu mengatakan saat ini ada upaya menggiring opini publik bahwa KPU tidak netral.

"Jadi ada setting, kalau kalah itu dianggal karena adanya kecurangan," kata dia.

Baca juga: KPU Pastikan Tak Ada Nama OSO di Surat Suara Calon DPD

Sebuah video yang sedang viral di media sosial hari ini, Kamis (4/4/2019), menyebut bahwa server milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah diatur untuk memenangkan pasangan calon tertentu pada Pemilu 2019.

Dalam video yang diunggah salah satu akun ini, terlihat seorang laki-laki berbicara menggunakan mikrofon dan menyatakan bahwa KPU sengaja memenangkan paslon calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. 

Baca juga: Hoaks Setting-an Server KPU, Maruf Amin Sebut Jangan Bangun Isu

Video tersebut telah ditonton lebih dari 160.000 kali, mendapatkan lebih dari 100 komentar, bahkan telah dibagikan ratusan akun Facebook lainnya.

Berikut pernyataan yang ada:

"Di KPU saya bulan Januari ke Singapura, karena ada kebocoran data (ini tak bukak saja). 01 sudah membuat angka 57 persen. Allah itu Maha Segalanya. Server yang dibangun 7 lapis bocor, salah satunya bocor. Kita berusaha untuk menetralkan, tetapi data itu masih invalid, sampai detik ini, maka tadi saya bicara dengan Pak Alfian, "pak ini harus dituntaskan sebelum final tanggal 17 April". Karena begini, kalau kita nanti sudah tanggal 17, angkanya berapa yang untuk peganfgan kita belum ketahuan bapak, masih angka 185. Itupun yang invalid banyak sekali"

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan akun media sosial penyebar video yang menyebutkan ada <em>setting</em>-an <em>server</em> untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketua KPU Arief Budiman berserta komisioner kpu datang ke bareskrim membawa alat bukti untuk diserahkan ke penyidik. Mereka melaporkan akun media sosial yang dengan sengaja menyebarkan informasi bohong atau hoaks terkait adanya settingan di pilpres nanti. Sebelumnya video sekelompok orang yang sedang menggelar rapat viral di media sosial. #SettinganServerKPU #ServerKPU #BeritaHoaks

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pejabat Fungsional Kemendesa PDTT Dilantik, Gus Halim Minta Mereka Jalankan Amanah Sebaik-baiknya

Pejabat Fungsional Kemendesa PDTT Dilantik, Gus Halim Minta Mereka Jalankan Amanah Sebaik-baiknya

Nasional
Polri Akan Usut Pengirim Ancaman Bom Virtual ke Kedubes Belarus

Polri Akan Usut Pengirim Ancaman Bom Virtual ke Kedubes Belarus

Nasional
Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

Kejagung Sebut Lin Che Wei Dibayar Jadi Konsultan di Perusahaan Eksportir CPO

Nasional
Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Bawaslu Perbaiki Sistem untuk Tangani Laporan soal Politik Uang di Pemilu 2024

Nasional
KSAD Dudung Resmikan Batalyon Arhanud dan Armed Baru di Kupang

KSAD Dudung Resmikan Batalyon Arhanud dan Armed Baru di Kupang

Nasional
Kasus Ade Yasin, KPK Panggil Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat

Kasus Ade Yasin, KPK Panggil Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat

Nasional
Polri: Seorang Tersangka Terosis ISIS di Sulteng Menyerahkan Diri

Polri: Seorang Tersangka Terosis ISIS di Sulteng Menyerahkan Diri

Nasional
Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Dibatalkan, MAKI: Kalau Tidak, Akan Jadi Kasus Korupsi

Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Dibatalkan, MAKI: Kalau Tidak, Akan Jadi Kasus Korupsi

Nasional
Kasus Ade Yasin, Sejumlah SKPD Bogor Diduga Kumpulkan Uang untuk Suap Auditor BPK

Kasus Ade Yasin, Sejumlah SKPD Bogor Diduga Kumpulkan Uang untuk Suap Auditor BPK

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin: Perdamaian di Aceh Harus Dijaga

Wapres Ma'ruf Amin: Perdamaian di Aceh Harus Dijaga

Nasional
14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut di Indonesia, Kenali Definisi Penyakit Hepatitis

14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut di Indonesia, Kenali Definisi Penyakit Hepatitis

Nasional
Menakar Arah Koalisi Indonesia Bersatu dari Sisi Kepentingan Airlangga Hartarto

Menakar Arah Koalisi Indonesia Bersatu dari Sisi Kepentingan Airlangga Hartarto

Nasional
KPK Geledah 2 Kantor Dinas di Ambon, Sita Dokumen Perizinan Proyek

KPK Geledah 2 Kantor Dinas di Ambon, Sita Dokumen Perizinan Proyek

Nasional
BURT DPR ke Turki, Bahas Fasilitas hingga Anggaran Parlemen di Sana

BURT DPR ke Turki, Bahas Fasilitas hingga Anggaran Parlemen di Sana

Nasional
Kebijakan Lepas Masker di Area Terbuka, Moeldoko: Jangan Membuat Kita Terlalu Euforia

Kebijakan Lepas Masker di Area Terbuka, Moeldoko: Jangan Membuat Kita Terlalu Euforia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.